Kandangan, kalselpos.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Muhammad Noor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, secara virtual, Senin (08/06/2026).
Rakor dan RDP tersebut membahas permasalahan krusial, terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD), kejelasan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer.
Rakor RDP Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizamy Karsayuda, yang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Ketua APPSI, Ketua APKASI, Ketua APEKSI, serta perwakilan Gubernur, Wali Kota dan Bupati.
Mendagri RI,Tito Karnavian, mengungkapkan data bahwa dari seluruh wilayah di Indonesia, hanya ada 48 kota/kabupaten yang presentase belanja pegawainya berada di bawah 30 persen.
Mendagri mengimbau agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun prioritas anggaran dan memangkas belanja yang tidak mendesak.
“Bagi daerah yang kondisi anggarannya benar-benar berat, terbuka peluang untuk dilakukan top-up pada TKD,” ujarnya
Sementara itu, MenPAN-RB, Rini Widyantini, mengatakan bagi para aparatur dengan menyampaikan bahwa PPPK kini diperbolehkan melanjutkan pendidikan, untuk meningkatkan kompetensi dengan catatan tetap mengabdi di instansi asal.
“PPPK juga diberikan ruang untuk pindah tugas sepanjang masih sesuai dengan bidang keahliannya,” ujarnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
