Banjarbaru, kalselpos.com–
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungan penuh terhadap program cetak sawah tahun 2026 yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, saat menghadiri Rapat Koordinasi Kegiatan Cetak Sawah TA 2026 Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Sabtu (6/6).
Ariadi menegaskan, Pemprov Kalsel siap menyukseskan program cetak sawah nasional yang akan dilaksanakan di empat provinsi sekaligus, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Melalui arahan Gubernur, program cetak sawah 2026 ini dinilai memberikan ruang yang lebih luas dan terstruktur, sehingga pelaksanaannya dipastikan akuntabel agar benar-benar berhasil panen serta memberikan manfaat bagi petani.
Berdasarkan data Survei Investigasi dan Desain (SID) dalam rakor, capaian luasan di Kalsel telah mencapai 1.724,70 hektare, sebuah progres luar biasa yang menjadikannya daerah percontohan setelah meraih surplus beras 1,2 juta ton pada 2025.
Untuk mempertahankan posisi lumbung pangan penyangga Pulau Kalimantan, Pemprov Kalsel kini menargetkan produksi beras naik menjadi 1,3 juta ton pada 2026 melalui optimalisasi 30 ribu hektare sawah rakyat dan diversifikasi komoditas lokal.
Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menyatakan bahwa seluruh pihak terkait dari unsur penyedia, pengawas, perencana, TNI, hingga dinas telah mengikuti lokakarya (workshop) untuk menyamakan persepsi tata kelola program.
Hermanto menekankan pentingnya pelaksanaan konstruksi yang mengacu ketat pada dokumen SID tanpa pengurangan spesifikasi, serta menuntut konsistensi para penyedia jasa antara dokumen penawaran dengan kondisi riil alat berat dan SDM di lapangan.
Pada kesempatan sama, Direktur Penyediaan Lahan Kementan, Geloria Merry Karolina Br. Ginting, memaparkan target SID wilayah Kalimantan mencapai 16.450,95 hektare, di mana luasan 14.726,25 hektare di antaranya akan digarap melalui mekanisme swakelola.
Rakor tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, mempercepat penyelesaian kendala teknis-administratif, dan memastikan seluruh target fisik di lapangan tercapai sesuai rencana.
