Banjarbaru, Kalselpos.com – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan itu para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas, camat, lurah, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI), hingga pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dalam arahannya, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby menyampaikan, apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga menyoroti capaian Banjarbaru yang telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas.
Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
Selain memberikan apresiasi, Wali Kota juga menegaskan sejumlah prioritas yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Salah satunya adalah pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan produktif.
Ia meminta setiap SKPD menghindari pengeluaran yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Di sisi lain, perangkat daerah juga didorong lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada alokasi APBD semata.
Penyaluran hibah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Wali Kota meminta agar pemberian bantuan hibah dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan yang benar-benar prioritas.
Terkait dukungan fiskal, Banjarbaru baru saja memperoleh dana insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pada sektor pelayanan publik, Wali Kota mengingatkan seluruh aparatur agar selalu mengedepankan profesionalisme dan integritas. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara maksimal dan tanpa pungutan yang tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam bidang pengelolaan aset daerah, seluruh SKPD terkait diminta segera melakukan pendataan dan penertiban aset agar pengelolaannya lebih tertib dan memiliki kepastian administrasi.
Wali Kota juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan pertanahan. Camat dan lurah diminta lebih cermat dalam menerbitkan dokumen pertanahan guna menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Selain itu, isu lingkungan turut menjadi pembahasan penting.
Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah serta memastikan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan berjalan tepat sasaran dan mendukung pembangunan daerah.
Menutup rapat, Wali Kota mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kinerja demi mewujudkan Banjarbaru yang maju, tertata, dan semakin sejahtera.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
