Banjarbaru, kalselpos.com– Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan evaluasi periode 2024–2025, nilai IPK Kalsel tertahan di angka 29,5 poin, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 31 poin.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Eddy Suwarto, mengungkapkan bahwa penurunan ini dipicu oleh lambatnya akselerasi pembangunan kebudayaan daerah dibanding dinamika di tingkat nasional maupun provinsi lain.
“Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada tiga dimensi yang poinnya masih rendah, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya, dan dimensi pendidikan,” ujar Eddy di Banjarbaru, Selasa (2/6).
Hasil evaluasi tersebut kini menjadi pijakan Disdikbud Kalsel untuk menyusun langkah percepatan pembangunan kebudayaan yang berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan. Empat strategi utama pun telah dirumuskan.
Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah. Lembaga ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait pengembangan seni dan budaya dalam program pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah bakal menaikkan tipologi museum dari Tipe B menjadi Tipe A guna memperkuat tata kelola dan birokrasi.
Langkah kedua adalah memperkuat kolaborasi program dengan melibatkan mahasiswa, sekolah, komunitas seni, serta menyinergikannya dengan Badan Pengelola Geopark Meratus. Salah satu manifestasinya adalah menghadirkan Geopark Corner sebagai ruang komunikasi para pegiat seni dan budaya.
“Kami juga berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menyiapkan Geopark Corner sebagai wadah para pegiat seni dan budaya bertukar pikiran agar program berjalan inklusif,” lanjut Eddy.
Strategi ketiga bertumpu pada revitalisasi sarana dan prasarana museum. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memulihkan angka kunjungan masyarakat yang menyusut dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara langkah keempat mencakup pembangunan Banua Culture Hub serta penyusunan ensiklopedia budaya berbasis data spasial. Program ini diproyeksikan menyediakan ruang ekspresi bersama sekaligus memperkuat validasi pendataan pelaku dan lembaga seni berbasis bukti (evidence-based).
Eddy menegaskan, keberhasilan agenda ini tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya setempat.
“Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Kami melakukan refocusing kegiatan yang sebelumnya eksklusif menjadi program yang merangkul semua elemen. Kami berharap pemantik perkembangan budaya lahir dari bawah. Jika tidak tumbuh dari bawah, program tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor serta keterlibatan aktif seluruh kabupaten/kota, rangkaian program strategis ini diharapkan mampu mendongkrak IPK sekaligus memperkuat ekosistem seni dan budaya di Bumi Lambung Mangkurat secara berkelanjutan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
