Banjarmasin, kalselpos.com-Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menekankan pentingnya pengelolaan isu sejak dini demi menjaga kepercayaan publik. Langkah ini krusial di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi digital yang berpotensi mengancam reputasi institusi serta efektivitas kebijakan pemerintah.
Hal itu ditegaskan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, saat membuka Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” di Banjarmasin, Rabu (3/6).
Menurut Subhan, komunikasi publik saat ini bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan bagian dari strategi pengelolaan reputasi.
“Isu yang tidak dikelola dengan baik bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan publik adalah instrumen penting untuk menyukseskan kebijakan pemerintah,” ujar Subhan.
Ia mengingatkan agar potensi isu di berbagai sektor diantisipasi secara taktis dan sistematis sejak awal. Pemerintah tidak boleh pasif dan menunggu hingga isu tersebut berkembang menjadi krisis komunikasi yang mengganggu pelayanan publik.
Subhan menambahkan, tantangan komunikasi kini kian kompleks. Media sosial menjadi ruang diskursus yang dinamis, sementara media massa tetap menjadi rujukan informasi kredibel. Namun, pemerintah juga harus menghadapi maraknya konten disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian.
Secara khusus, Subhan menyoroti menjamurnya akun media sosial anonim yang kerap menyebarkan narasi negatif tanpa identitas jelas.
“Informasi negatif sering mendapat respons lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu, pemerintah butuh strategi komunikasi yang lebih adaptif,” tambahnya.
Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan komunikasi tidak bisa bertumpu pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, melainkan wajib melibatkan lintas sektor secara sinergis.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhammad Muslim, menyatakan Public Communication Summit 2026 ini merupakan kebutuhan strategis. Forum ini bertujuan memperkuat kapasitas SDM komunikasi publik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kami berharap forum ini melahirkan strategi yang baik dalam menghadapi dinamika informasi, sehingga pemerintah mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat,” tutur Muslim.
Melalui agenda ini, Pemprov Kalsel berkomitmen membangun kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan komunikasi publik yang kredibel, responsif, dan tepercaya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
