Kadisdik Kotim Minta Masyarakat Laporkan Kecurangan PPDB

Teks foto:  Kadisdik Kotim, Muhammad Irfansyah. (Foto: Istimewa/Disdik Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Irfansyah meminta masyarakat melaporkan jika menemukan ada indikasi kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun anggaran 2024/2025.

 

Bacaan Lainnya

“Silakan laporkan segala bentuk temuan pelanggaran, pungli maupun kecurangan dalam penyelenggaraan PPDB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin atau melalui WA Lapor Dinas Pendidikan di 081347922304,” tegas Irfansyah, Rabu (19/6/2024).

 

Diharapkannya, masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan ada dugaan kecurangan tersebut,

sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan transparansi dalam PPDB tahun anggaran 2024/2025.

 

Irfansyah mengeluarkan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421/2087/SET/2024 tentang Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025.

 

Instruksi ini menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 7 Tahun 2024 Tanggai 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024.

 

Langkah ini juga untuk mendukung pelaksanaan PPDB yang transparan, objektif dan akuntabel. Harapannya, seluruh peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam PPDB sesuai aturan.

 

Instruksi tersebut disampaikan kepada seluruh Bidang Teknis, PAUD, SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan, Pengawas Sekolah, pemilik serta kepala satuan PAUD, SD, SMP, SKB dan PKBM se Kabupaten Kotawaringin Timur.

 

Penegasannya, yaitu agar semua menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

 

Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.

 

“Semua pihak diminta secara bersama mengawasi pelaksanaan PPDB untuk mewujudkan PPDB yang transparan, objektif dan akuntabel,” pungkas Irfansyah.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait