Dituntut 6 tahun Penjara, Kuasa Hukum terdakwa kasus Korupsi di BRI Guntung Payung temukan Kejanggalan

Teks foto []istimewa DENGARKAN TUNTUTAN - Kasus dugaan korupsi BRI Guntung Payung Banjarbaru, yang menyeret terdakwa Etna, saat mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (29/11/23) kemarin.

Banjarmasin, kalselpos.com– Kasus dugaan korupsi BRI Guntung Payung Banjarbaru memasuki babak baru yaitu pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam hal ini terdakwa, Etna berhadir secara langsung di ruangan Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin, Rabu (29/11/203) kemarin.

Bacaan Lainnya

Terdakwa di dampingi kuasa hukumnya, yaitu Joy Morris Siagian SH MM MH CIL, Budi Prayitno SH MH dan Muhamad Agung Wicaksono SH.

Oleh JPU , terdakwa wanita ini langsung dituntut 6 tahun penjara, potong masa tahanan.
Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp200 juta. Jika tidak bisa membayar, maka diganti kurungan enam bulan.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp2, 7miliar, apabila tidak bisa membayar, maka harta benda akan disita oleh negara, apabila tidak mencukupi maka diganti kurungan penjara 2 tahun 9 bulan.

Adapun hal yang memberatkan dan meringankan yaitu hal yang memberatkan terdakwa telah merugikan kerugian negara, berbelit-belit dalam persidangan.

“Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan, ” ucap JPU.

JPU menyampaikan, terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum terdakwa, Joy Morris Siagian menyampaikan, pihaknya bakal mengajukan pleido atau nota pembelaan terhadap tuntutan JPU.

“Kasus ini sebenarnya termasuk perbankan, bukan masuk ke Tipikor, karena fakta persidangan sudah terungkap, terlihat dari saksi tak pernah diperiksa oleh BPK atau inspektorat, ” ucapnya.

Ia menegaskan, kasus ini murni badan hukum yang harus diselesaikan UU perbankan.

“Seharusnya tuntutan sesuai UU hanya lima tahun, kok lebih berat, padahal klien kami ini hanya nasabah, ” ucapnya.

Ia bilang, dalam kasus ini ada kejanggalan dan terkait uang pengganti Rp2, 7 miliar yang dibebankan kepada kliennya. Ini tidak benar karena yang menentukan kerugian negara hanya BPK, namun fakta persidangan, terlibat langsung dalam menentukan kerugian negara.

“Sesuai UU Pasal 10, hanya BPK yang bisa menentukan kerugian negara, ” katanya.

Ia menegaskan, kerugian itu bukan dari kerugian negara, tetapi hanya kerugian bisnis karena ini badan hukum (persero).

“Unik, sebenarnya ini persero, tetapi dikategorikan dengan kerugian negara, ” lengkapnya.

Ia menerangkan, kliennya tidak bersalah, tetapi jika kliennya salah, maka diadili peradilan umum atau perdata.

“Nanti kita sampaikan semua ke dalam nota pembelaan atau pledoi, ” jelasnya.

Berita sebelumnya, Joy Morris Siagian mengatakan, setelah pihaknya mengkaji dari keterangan saksi dari Bank BRI tersebut terutama terkait surat edaran, di mana pihaknya mendapati beberapa temuan, antara lain adanya perbedaan antara Surat Edaran dengan Undang Undang Hak Tanggungan.

” Di satu sisi Bank BRI meletakan jaminan utangnya di KUR maupun Kumpedes hanya sebatas Surat Kuasa Menjual Anggunan, dan ini tidak sama kekuatannya dengan Notaris, ” terangnya.

Ditambahkan, BRI harusnya melakukan evaluasi terhadap Surat Edarannya mengingat masih lemahnya aturan yang diterapkan.

Ditambahkan, kuasa hukum Agung Wicaksono SH, setelah adanya proses persidangan, ini maka bagi pihak terkait tidak ada lagi semacam tagihan.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait