Paripurna DPRD, Pj. Bupati Batola Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2022 dan Perubahan Propemperda 2023

ket foto : Pj Bupati Batola, Mujiyat S.Sn., M.Pd saat sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Perubahan Porpemda Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Batola, Saleh.(ist)

Marabahan, kalselpos.com – Sidang paripurna DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa (4/7/2023), Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat, S.Sn., M.Pd menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Perubahan Propemda Tahun 2023.

Paripurna yang di gelar DPRD Batola ini turut dihadiri Sekda Pemkab Batola Zulkipli, Asisten, Pimpinan SKPD dan pejabat lainnya.

Bacaan Lainnya

Di hadapan DPRD di ruang sidang Mujiyat paparkan indikator opini yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD tahun 2022 tetap mampu memenuhi azas – azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sekaligus menunjukkan, bahwa hasil kerja keuangan mengindikasikan adanya manfaat nyata program dan kegiatan pembangunan tahun 2022.

Selain itu, Pj. Bupati sampaikan struktur APBD Pemkab Batola tahun 2022 memiliki struktur anggaran pendapatan Rp 1.353.546.050.366,00 realisasi anggaran mencapai persentase 114,93% atau mencapai Rp 1.555.596.865.378,79.

Belanja dan transfer Rp 1.455.963.547.644,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 1.372.548.573.537,48 realisasi penggunaan anggaran belanja tahun 2022 mencapai 94,27% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari data realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja pada APBD tahun 2022 menunjukkan realisasi APBD memiliki surplus, yaitu belanja dan transfer lebih kecil dari pada realisasi pendapatan sebesar Rp 183.048.291.841,31.

Selanjutnya dalam sidang paripurna, Mujiyat juga sampaikan pengelolaan anggaran pada Pemkab Batola berproses jauh lebih baik.

Dalam arti perencanaan dan pemanfaatan anggaran dengan pengelolaan yang lebih profesional terencana, memenuhi standart akutansi pemerintah sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Pj. Bupati Batola juga sampaikan tahun ini raperda rancangan inisiatif berjumlah 10 dan inisiatif DPRD berjumlah 4, sebagian besar raperda
yang masuk dalam Propemperda tahun 2023 adalah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Akhirnya diusulkan lah 3 buah raperda untuk dimasukan kedalam perubahan Propemperda Pemkab Batola tahun 2023.

Pertama, raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Kedua, raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal. Ketiga, raperda pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

“Saya harap seluruh raperda yang telah diprogramkan dalam perubahan Propemperda tahun 2023 dapat dibahas dengan sebaik-baiknya, sehingga melahirkan Perda yang berkeadilan, mengedepankan kepentingan umum, memiliki kepastian hukum dan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat,” tutup Mujiyat

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait