Bupati Tanbu Sambut Kunker Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel

Ilustrasi - Logo Ombudsman.(ist/net)/ kalselpos

Batulicin, kalselpos.com – Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (11/10/2022)

Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalsel Rahadi Rahman bersama jajarannya disambut langsung Bupati Tanbu HM Zairullah Azhar, Rabu (12/10) di ruang rapat bupati.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Tanbu, Ardiansyah S.Sos,. MM mengatakan bahwasanya kunjungan Ombudsman ke Tanbu tak lain untuk pemaparan dari lembaga tersebut atas laporan masyarakat terkait persoalan-persoalan di daerah.

“Tentunya kunjungan tersebut sangat diapresiasi oleh Bupati Zairullah Azhar. Sebab, hal itu membantu evaluasi pemerintah daerah,” ujarnya kepada kalselpos.com.

Diharapkannya dengan adanya silahturahmi itu bisa memberikan solusi dan dampak positif dari makna yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pada pemaparan Ombudsman pagi tadi terang Ardiansyah, pihaknya memaparkan persoalan BBM subsidi dari laporan masyarakat. Tak lama juga pihak Ombudsman langsung melakukan pertemuan dengan pihak terlapor, yakni Pertamina.

Persoalan komplek pun terjadi pada zona tersebut. Mulai dari pelangsiran BBM sampai dengan armada-armada kendaraan yang ikut terlibat dalam aktivitas tersebut.

“Pada kesimpulannya pertemuan itu terkait dengan penggunaan aplikasi MyPertamina yang minim sosialisasi dan penggunaanya masih belum maksimal,” terangnya.

Kemudian untuk permasalahan Pertalite, jenis BBM tersebut paling banyak digunakan sebab memang BBM jenis Pertalite merupakan jenis umum.

“Ketua Ombudsman Perwakilan Kalsel berharap, ke depan penggunaan aplikasi MyPertamina bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian dia juga berharap supaya Pertamina bisa lebih inovatif lagi mengingat pendistribusian BBM subsidi bisa dijangkau masyarakat secara luas. Baik petani, nelayan dan masyarakat yang ada di dalam (jauh dari kota),” tandasnya.

Sebagai informasi Ombudsman RI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelengaraan pelayanan publik.

Seperti KPK, Omsudsman bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait