Tak penuhi Panggilan JPU, Terpidana kasus Korupsi Pengadaan lahan UPPKB di Tabalong berstatus DPO

istimewa SAMPAIKAN RILIS - Pihak Kejari Tabalong saat menyampaikan rilis terkait diterbitkannya surat DPO untuk terpidana kasus korupsi pengadaan lahan untuk UPPKB di Tanjung. s.a lingga(kalselpos.com)

Tanjung,kalselpos.com -Sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Tabalong TA 2017 atas nama terdakwa Rahman Nuriadin, bersama ini disampaikan, jika perkara tersebut sempat diputus bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, berdasarkan putusan Nomor : 21/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm tanggal 25 Maret 2021 lalu.

Sebab, dalam salah satu amar dalam putusan tersebut, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong, untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, JPU mengajukan kasasi pada 06 April 2021 ke. Mahkamah Agung (MA) dan menyerahkan memorinya, pada tanggal 19 April 2021, ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabalong, Mohamad Ridosan SH MH, sebagaimana rilis yang diterima kalselpos.com, Rabu (18/5/22) petang.

Adapun isi pokok dari memori kasasi, di mana JPU tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan, tidak ada kerugian negara dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan UPPKB di Tabalong, sementara terdakwa Rahman Nuriadin, bertindak sebagai PPTK, jelasnya.

Di sisi lain, hakim juga berpendapat, perkara ini adalah murni hubungan keperdataan karena adanya surat kuasa dari pemilik tanah (Kartiko, Yulianti dan Akhmad Ritaudin, red) ke makelar tanah, dalam hal ini Hairi dan Mahyuni.

JPU dalam memori kasasinya membuktikan, dalam proses pengadaan lahan banyak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa Rahman Nuriadin, antara lain surat kuasa yang terbit bukan atas kehendak pemilik tanah melainkan kehendak makelar tanah dan terdakwa, sehingga pemilik tidak mengetahui berapa harga tanah sebenarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.