Fraksi DPRD Tanbu berikan Pandangan Umum terhadap 2 Raperda

Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD terkait 2 Raperda oleh Eksekutif.(kristiawan)(kalselpos.com)

Batulicin, kalselpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Paripurna.

Rabu, (10/11/2021) di Ruang Sidang DPRD Tanbu, Rapat kali ini membahas terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 2 Raperda.

Bacaan Lainnya

 

Yang pertama, Raperda Penetapan Nama Desa, Kedua, Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

Dalam agenda rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Said Ismail Kholil Alaydrus.

Pimpinan SKPD dan undangan lainnya saat menghadiri Rapat Paripurna terkait 2 Raperda oleh Eksekutif di Gedung DPRD Tanbu.(kristiawan)(kalselpos.com)

Hadir pula, Ketua DPRD H. Supiansyah, Wakil Ketua DPRD Agoes Rakhmady, anggota DPRD, Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin, pimpinan SKPD, dan undangan lainnya.

Sementara itu, Bupati H.M. Zairullah Azhar diwakili Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Berbagai masukan dan saran disampaikan oleh fraksi DPRD.

Diantaranya, dari Fraksi Amanat Nasional Demokrat yang disampaikan H. Fawahisah Mahabbatan.

Fawahisah mengatakan, bahwa fraksi Amanat Demokrat sangat mengapresiasi dengan adanya Raperda penetapan nama desa.

Terkait nama desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir berubah menjadi Desa Mattone, supaya, manakala Raperda ini disetujui, maka fraksi Amanat Nasional Demokrat meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan nama desa tersebut.

Kemudian, lebih lanjut lagi, masyarakat diberikan kemudahan dan bantuan untuk mengubah terkait dengan data-data pribadinya.

 

Sebelumnya, pada Senin (08/11/2021), Bupati Tanbu H.M. Zairullah Azhar menyampaikan 2 Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu.

Bupati Zairullah mengatakan, maksud dan tujuan dari ditetapkan peraturan daerah terkait penetapan nama desa adalah, untuk memberikan legalitas terhadap keberadaan suatu desa, serta sebagai dasar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan didesa.

“Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 144 (seratus empat puluh empat) Nama Desa di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Bupati.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Guna meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik maka perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda).

“Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud menjadi PT. Air Minum Bersujud (Perseroda) dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Perseroan agar dapat mengembangkan usahanya secara profesional,” tandasnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait