Langkah H2D ‘terhenti’, MK tolak Pemeriksaan Persidangan lanjutan

  • Whatsapp
[]istimewa BACAKAN PUTUSAN - Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman saat membaca amar putusan, Jumat (30/7/2021).(kalselpos.com)

Jakarta, kalselpos.com – Langkah pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D), Jumat (30/7/21) petang, akhirnya terhenti, usai Mahkamah Konstitusi (MK) RI, menolak menindaklanjuti gugatan paslon nomor urut 2 tersebut.
Dengan demikian, MK menyatakan sah keputusan pihak KPU Kalsel memenangkan paslon nomor urut 1, Sahbirin-Muhidin (BirinMu).
Dalam amar putusannya, MK menyatakan dalam perkara bernomor registrasi 146/PHP/GUB-XIX/2021, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Kalaupun punya, permohonan Pemohon dipandang tidak beralasan menurut hukum.

“Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman membaca amar putusan, Jumat (30/7/2021).

Bacaan Lainnya

MK juga menyatakan sah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor 37/Pl.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Pasca Putusan MK, bertanggal 17 Juni 2021.
KPU Provinsi Kalimantan Selatan selaku Termohon diperintahkan segera menetapkan pasangan calon terpilih Pilgub Kalsel tahun 2020.
“Keputusan KPU Kalimantan Selatan Nomor 37/Pl.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Pasca Putusan MK adalah sah,” sambung Anwar.
“Memerintahkan Termohon menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020,” ucapnya.

Dalam pertimbangannya, usai mendengar permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kalimantan Selatan, MK menyimpulkan, perkara ini dipandang telah terang dan jelas, sehingga tidak terdapat relevansi untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan.

MK menyebut berdasarkan rangkaian fakta hukum, yang terungkap dalam persidangan, bahwa tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana dalil Pemohon.

Menurut MK, dalil Pemohon soal adanya penambahan jumlah pemilih yang dimanfaatkan KPU Kalsel untuk memenangkan paslon nomor 1 Sahbirin – Muhidin hanya sebatas asumsi belaka tanpa didukung bukti – bukti terang.
Mahkamah juga menyebut Pemohon tidak cukup membuktikan dalil terkait pembagian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan dan uang yang dilakukan pihak terkait ke masyarakat secara TSM, dapat signifikan menentukan kemenangan paslon nomor urut 1 di PSU Pilgub Kalsel.

“Terkait dengan dalil jajaran Termohon seolah telah menambahkan jumlah pemilih tambahan yang kemudian telah dimanfaatkan Termohon untuk memenangkan pihak terkait, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya asumsi Pemohon belaka,” terang Hakim Mahkamah, Manahan Sitompul.

Di bagian lain, MK menyatakan tidak mendapati alasan untuk meneruskan permohonan paslon H2D ke persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.
(Aplikasi Kalselpos.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.