Batulicin,kalselpos.com – Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu) Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanganan Covid-19 tak hanya melibatkan SKPD dan instansi vertikal lainnya, tetapi akan melibatkan dan menggandeng para tokoh masyarakat serta para alim ulama.
Hal tersebut ditandai dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang langsung dipimpin oleh Sekda Tanbu, H. Ambo Sakka, Rabu (07/07/2021) di ruang rapat Bupati.
Rakor yang melibatkan perwakilan Forkopimda, tokoh dan para ulama ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagaimana penanganan Covid-19 agar sesuai dengan harapan Tanah Bumbu berada pada angka penyebaran yang aman.
“Kalau tidak bisa menurunkan angka Covid, minimal mampu bertahan pada posisi sekarang ini,” kata Ambo Sakka.
Dia menjelaskan, melihat dari evaluasi terakhir penanganan Covid di Kalimantan Selatan atau di Tanah Bumbu, maka saat ini masih memungkinkan untuk melaksanakan ibadah seperti biasa.
“Untuk Jawa dan Bali sudah ada instruksi Presiden terkait adanya PPKM darurat, maka shalat Idul Adha berjamaah ditiadakan dan cukup di rumah masing-masing. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, hal itu masih perlu dicermati sampai menjelang Idul Adha,” paparnya.
Meski demikian, melalui pertemuan itu pemerintah daerah mengajak semua elemen untuk saling memberikan masukan tentang strategi yang dilakukan, terhadap kemungkinan shalat Idhul Adha berjamaah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kemudian lanjutnya, pemerintah daerah dengan intruksi yang diberikan Bupati agar memaksimalkan persiapan pendukung prokes baik itu masker dan handsanitizer sampai ke desa maupun RT, kemudian secara terpadu didukung TNI, Polri serta Satpol PP, masyarakat dan MUI.
Dikesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar mengemukakan dihadapan peserta Rakor, saat ini pemerintah masih melakukan proses vaksinasi, namun pelaksanaannya diperkirakan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Tanbu.
“Ini mengharuskan kita optimal membuat langkah strategis, salah satunya dengan melibatkan ulama, apalagi terkait antisipasi klaster shalat Id. Kalau melihat petunjuk dari pemerintah pusat, hal itu tergantung kondisi di lapangan,” terangnya.
Terkait itu tambah Bupati, tindaklanjut intruksi tersebut dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, apakah bisa melaksanakan shalat berjamaah atau tidak.
Kalau terkait ibadah qurban, Bupati mengharapkan pembagian daging qurban cukup diantar ke rumah penerima.
“Karena itu kami sangat membutuhkan berbagai masukan dari para tokoh dan ulama,” tutupnya.
