Cabut Kuku seterunya, Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dari Fraksi PDI-Perjuangan, ditetapkan jadi Tersangka

Muhammad Jefry Yono korban penganiayaan IF bersama tiga orang rekannya.(ist)

kalselpos.com– IF (27) anggota DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel) dari Fraksi PDI Perjuangan yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap Muhammad Jefry Yono (21), resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu diungkapkan Kasubbag Humas Polres Labuhanbatu, AKP Murniati Rambe di Rantauprapat Rabu (5/8) siang.

Bacaan Lainnya

“IF sudah ditetapkan tersangka, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” kata Murniati di Rantauprapat Rabu (5/8) siang.

Murniati menyebutkan, penetapan tersangka berdasarkan penyidikan laporan nomor registrasi STPLP/787/VII/2020/SPKT RES-LBH pada, Kamis (9/7).

IF disangkakan melanggar KUHP Pasal 353 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, kemudian Pasal 170 ayat 2 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Informasih yang dihimpun kalselpos.com, Muhammad Jefry Yono menjadi korban penganiayaan IF bersama tiga orang rekannya terkait perselisihan peminjaman sepeda motor.

Dalam penganiayaan itu, pelaku menggunakan kayu, batu, gancu dan alat perkakas sejenis tang untuk menjepit kuping dan mencabut paksa kuku jari kaki sebelah kiri korban.

Saat ini korban masih mengalami trauma yang mendalam dan luka bagian wajah, dada, punggung, perut hingga kaki.

Sebelumnya, dalam kasus ini Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memberi dukungan kepada Kepolisian Resor Labuhanbatu terkait penanganan laporan penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel) IF dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Serahkan saja kepada aparat penegak hukum,” tegas pelaksana tugas Ketua PDI-Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat.

Djarot menyampaikan, proses yang dilakukan korban Muhammad Jefry Yono mencari keadilan ke kepolisian adalah langkah tepat untuk penegakan hukum di Indonesia.

PDI-Perjuangan memiliki komitmen kuat tentang keadilan dan akan mempelajari pidana ini sebelum mengambil keputusan. 

Pihaknya juga menghormati hasil proses hukum sebagai dasar untuk menentukan keputusan partai apakah memberikan sanksi tegas kepada IF. 

“Sanksi partai tergantung dari tingkat kesalahan. Sebaiknya tunggu saja proses hukumnya,” tandas Djarot yang juga Ketua DPP PDI-Perjuangan.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis: Ant-berbagai sumber
Editor: Bambang CE

Tinggalkan Balasan