Bupati Dukung Dua Perda Inisiatif Dewan

  • Whatsapp
MEMIMPIN- Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, memimpin rapat paripurna penetapan dua perda ‎inisiatif yang ditetapkan tersebut, yakni bantuan hukum untuk msyarakat miskin dan kabupaten kota layak anak.‎‎(Kominfo)‎

Kandangan, kalselpos.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perturan daerah (perda) inisitif, Senin (29/6).

Dua perda inisiatif yang ditetapkan tersebut, yakni bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kabupaten kota layak anak.‎

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten HSS, Rahmad Iriadi, mengatakan ‎perda bantuan hukum untuk masyarakat miskin, sesuai dengn undang-undang setiap masyarakat ksetaraan dalam hulum.

Bacaan Lainnya

“Karena banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum maka dibentuk perda bantuan hukum,” ujarnya.

Ia berharap, melalui perda bantuan hukum masyarakat Kabupaten HSS mendapatkan bantuan hukum, termasuk dalam kasus narkoba, tidak termasuk residivis dan terorisme. “Dua kasus itu tidak akan diberikan bantuan hukum,” tegasnya.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan bantuan hukum, syaratnya memiliki e-KTP HSS dan memiliki surat keterangan dari dinas sosial yang menyatakan bahwa orang tersebut bebar-benar warga miskin.

“Dua syarat itulah untuk mendapatkan bantuan hukum yang akan diberikan melalui bagian hukum Pemkab HSS,” ujarnya.

‎Sementara perda kabupaten kota layak akan dibentuk untuk memberikan fasilitas kepada semua anak dari sejak lahir hingga dewasa.

“Fasilitas diberikan agar anak tumbuh kembang menjdi orang yang aklaq yang melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikry, mengatakan dua perda inisiatif yang telah disahkan kedepan akan menjadi payung hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dan kabupaten kota layak anak.

“Dengan dua perda ini nanti semua masyarakat termasuk anak akan mendapatkan hak-haknya,” ujarnya.

Karena, kata bupati, semua masyarakat berhak mendapatkan haknya dan persamaan kedudukan. “Kami sangat pendukung dua perda ini, dan akan disosialisasikan dengan optimal dalam penerapannya,” ujarnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Sofan
Editor : Wandi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *