BANJARMASIN, Kalselpos.com – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin mulai berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Salah satu yang paling dirasakan masyarakat adalah terganggunya pelayanan administrasi kependudukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Akibat listrik padam, sejumlah warga terpaksa pulang dengan tangan kosong dan harus kembali lagi di hari berikutnya untuk mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) maupun KTP.
Seorang warga Jahri Saleh, Nurrahmah, ia yang sedang mengurus Kartu Keluarga mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik akibat pelayanan terhenti saat listrik padam.
“Mengganggu. Jangan mati lampu lagi, ngalih (sulit) urusan. Harapan saya jangan mati-mati lagi lampu,” ujar Nurrahmah, kamis (2/7/26).
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin, Helfiannoor, mengatakan pemadaman listrik memang menjadi kendala besar karena hampir seluruh pelayanan administrasi kependudukan kini telah berbasis digital.
Menurutnya, sistem pelayanan seperti pencetakan KTP, KK hingga berbagai administrasi lainnya sangat bergantung pada jaringan listrik dan internet. Ketika listrik padam, proses pelayanan otomatis ikut terhenti.
Untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar pelayanan tetap berjalan.
“Karena pelayanan kita sudah berbasis digital, tentu pemadaman listrik menjadi kendala. Kami memberikan alternatif kepada warga untuk memanfaatkan layanan di UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah atau langsung ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin agar pelayanan tetap bisa dilakukan,” jelas Helfi.
Ia berharap PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Helfi, solusi terbaik bukan menghentikan pemadaman, melainkan menggeser jadwalnya ke sore hari setelah jam pelayanan selesai.
“Kalau memungkinkan, jadwal pemadaman jangan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Mungkin bisa dimulai setelah pukul 15.00. Sebab seluruh data pelayanan digital kami harus sudah masuk ke sistem sebelum jam tersebut. Kalau pemadaman dilakukan setelah itu, dampaknya kepada masyarakat akan jauh lebih kecil,” pungkasnya.
Helfi menambahkan, banyak warga datang dengan kebutuhan yang mendesak, seperti memperbaiki data kependudukan untuk pencairan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga berbagai keperluan administrasi lainnya. Ketika pelayanan terhenti akibat listrik padam, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
