Yogyakarta, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin terus menancapkan komitmennya dalam mentransformasi tata kelola keuangan daerah menuju era digital.
Langkah strategis ini dibuktikan dengan digelarnya High Level Meeting TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) serta “Capacity Building” Akselerasi Digitalisasi Keuangan Daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI) Kabupaten Tapin Tahun 2026.
Kegiatan yang berfokus pada percepatan implementasi dan integrasi sistem KKI ini dibuka secara langsung oleh Bupati Tapin, H. Yamani, di Yogyakarta pada Jumat (19/06/2026).
Bupati Tapin H. Yamani dalam sambutan tertulisnya menegaskan bahwa High Level Meeting TP2DD dan Capacity Building ini bukanlah dua agenda yang terpisah, melainkan satu kesatuan utuh demi mewujudkan tata kelola keuangan yang modern.
“Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Yaitu komitmen bersama kita untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Tapin yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan KKI,” ujar H. Yamani.
Ia menambahkan, High Level Meeting berperan sebagai forum strategis bagi para pengambil kebijakan untuk menegaskan arah kelembagaan. Sementara, Capacity BUILDING menjadi jembatan konkret yang mengubah komitmen politik tersebut menjadi kemampuan nyata di tingkat pelaksana atau aparatur di lapangan.
Pemkab Tapin sejatinya telah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati (Perbup) Tapin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan APBD.
H. Yamani mengingatkan bahwa regulasi hanyalah titik awal, sedangkan penentu keberhasilan utama ada pada implementasi di lapangan.
Untuk itu, Bupati Tapin menginstruksikan tiga poin penting yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh jajaran: Percepatan Implementasi: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditunjuk melalui Keputusan Bupati wajib segera menggunakan KKI tanpa ada penundaan lagi, mengingat hal ini merupakan amanah regulasi nasional.
Integrasi Sistem Penggunaan KKI harus terintegrasi penuh dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta seluruh ekosistem digital keuangan daerah yang telah dibangun.
Sinergi Kelembagaan Mempererat koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), bendahara SKPD, bank penyalur (Bank Kalsel), dan pihak terkait lainnya sebagai kunci sukses program.
H. Yamani berpesan agar mereka memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya guna menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja masing-masing.
Secara khusus, ia juga memberikan suntikan motivasi kepada para bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar tidak alergi terhadap perubahan teknologi.
“Jangan takut dengan perubahan. Digitalisasi hadir bukan untuk mempersulit, melainkan untuk mempermudah tugas Saudara, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kita bersama. Jika ada kendala, segera koordinasikan dengan BKAD untuk mencari solusi bersama,” tegasnya.
pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi acara, H. Yamani mengungkapkan adanya makna filosofis yang mendalam. Menurutnya, Yogyakarta adalah simbol perpaduan harmonis antara kearifan lokal, tradisi, dan inovasi modernitas. Semangat inovasi inilah yang diharapkan dapat menular dan menginspirasi jajaran Pemkab Tapin.
Menutup arahannya, Bupati Tapin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Kalsel selaku bank penyalur, serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara. Sinergi ini dinilai sebagai modal utama dalam membawa Kabupaten Tapin menjadi daerah yang lebih maju, transparan, dan melek digital.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
