Martapura, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) mengambil langkah lanjutan terkait informasi yang beredar di masyarakat mengenai aktivitas pertambangan bawah tanah (underground mining) PT Merge Mining Industry (MMI) serta dugaan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi yang berkembang, DPRKPLH Kabupaten Banjar bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan verifikasi lapangan pada Selasa (2/6/2026).
Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P3KLH), Rahman Hadi Priyanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap informasi yang menjadi perhatian masyarakat.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi berdasarkan fakta di lapangan dan data yang objektif,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, tim melakukan pertemuan dengan manajemen PT MMI guna meminta klarifikasi sekaligus meninjau kondisi terkini di wilayah operasional perusahaan yang berada di Desa Rantau Bakula.
Pemeriksaan kemudian berlanjut pada Rabu (3/6/2026). DPRKPLH Kabupaten Banjar kembali mendampingi Balai Gakkum KLH dan DLH Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pengambilan sampel air di sejumlah titik sungai di sekitar area pertambangan.
Rahman menjelaskan, pengambilan sampel dilakukan di lima titik sungai yang berada paling dekat dengan lokasi aktivitas pertambangan PT MMI.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan pengumpulan data teknis yang nantinya akan menjadi bahan kajian dan evaluasi Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mengawal proses tersebut secara transparan dan profesional. Setiap informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis dari instansi terkait.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari proses verifikasi yang sedang berlangsung.
Menurut Rahman, perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Banjar.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
