Banjarmasin, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru ikut berkomitmen memperkuat komunikasi publik dan sinergi pengelolaan isu di era digital.
Komitmen itu disampaikan dalam Public Communication Summit 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (03/06/2026).
Diskominfo Kalsel menilai koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan. Tujuannya menciptakan komunikasi publik yang selaras dan responsif. Sehingga dapat mencegah perbedaan narasi yang berpotensi merusak reputasi dan citra pemerintah.
Kepala Diskominfo Kalsel Dr. H. Muhammad Muslim dalam laporannya menyebut forum ini menjadi pijakan menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk peraturan terkait.
“Ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.
“Acara hari ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu sangat deras. Yang paling masif saat ini justru berkembang di media sosial,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemahaman strategi komunikasi yang tepat penting untuk menghadapi persoalan komunikasi publik.
“Mudah-mudahan forum ini bisa menjawab bagaimana menyusun strategi penting dalam menghadapi persoalan-persoalan komunikasi,” lanjutnya.
Sambutan Gubernur Kalsel disampaikan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil.
Ia mengapresiasi para narasumber dan penyelenggara Public Communication Summit 2026.
“Kegiatan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, baik di lingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, terhadap pengelolaan komunikasi publik di era digital,” katanya.
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial. Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” tambahnya.
Ia menegaskan, pengelolaan komunikasi publik telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik adalah instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
Dalam wawancara, Kepala Diskominfo Kabupaten Kotabaru Gusti Abdul Wakhid menyampaikan sikap Pemkab Kotabaru.
Pemkab Kotabaru menyatakan ikut berkomitmen dan mendukung penuh upaya penguatan komunikasi publik serta sinergi pengelolaan isu di era digital.
Pemkab Kotabaru akan memperkuat koordinasi antara OPD, Diskominfo, dan stakeholder. Tujuannya merespons isu strategis dengan cepat, transparan, dan berbasis data.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh Kabupaten/Kota lainnya. Dengan tujuan memastikan komunikasi pemerintah berpihak pada masyarakat, melindungi reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju serta berdaya saing,” ungkap Gusti Abdul Wakhid.
Summit ini menghadirkan narasumber Dudy Rudianto dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jojo S. Nugroho Dosen Public Relations Universitas Indonesia, Ani Natalia Pinem Kepala Subdit Humas DJP Kementerian Keuangan RI, Dahlan Dahi CEO Tribun Network, dan Ketua Komisi Digital dan Sustainability.
Selain Plh. Sekda Prov Kalsel H. Subhan Nor Yaumil, acara juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Rangkaian acara ditutup dengan peresmian Public Communication Summit 2026 dan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
