Gubernur Muhidin Minta Fungsi APIP Diperkuat

Teks foto : BERIKAN ARAHAN - Gubernur Kalsel H. Muhidin memberikan arahan pada FGD Transformasi APIP di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5). Forum ini digelar untuk memperkuat tata kelola anggaran daerah. (ist)(kalselpos.com)

Banjarbaru, kalselpos.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak” di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5). Forum ini bertujuan memperkuat tata kelola anggaran dan meminimalisasi kesalahan administrasi di daerah.

Bacaan Lainnya

 

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, jajaran inspektorat kabupaten/kota, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalsel.

 

Gubernur Kalsel H. Muhidin menyatakan, FGD ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pelaksanaan pengawasan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami aturan dan kebijakan terbaru.

 

“Dengan adanya FGD ini, mudah-mudahan ke depan pelaksanaan pemerintahan di seluruh dinas semakin baik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program,” ujar Muhidin.

 

Muhidin menambahkan, pengawasan tidak berhenti pada forum resmi semata. Pemerintah akan melanjutkan pendampingan langsung ke kantor dan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini diharapkan mampu menekan kelemahan tata kelola pemerintahan daerah.

 

Apresiasi terhadap langkah Pemprov Kalsel datang dari Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya. Ia menegaskan bahwa paradigma APIP saat ini telah berubah. APIP bukan lagi dipandang sebagai “monster” atau pemadam kebakaran, melainkan mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).

 

“APIP bertugas membantu kepala daerah dan OPD untuk mendeteksi berbagai permasalahan sejak dini, mengingatkan, lalu bersama-sama mencari solusi agar persoalan serupa tidak terulang,” kata Sang Made.

 

Menurutnya, transformasi pengawasan sangat diperlukan agar tata kelola pemerintahan semakin kuat. Dengan demikian, seluruh program pemerintah dapat memberikan dampak dan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait