Palangka Raya, kalselpos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan (Dishut) terus memperkuat pengembangan ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Fokus utama upaya ini adalah menyeimbangkan kelestarian ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penanaman secara seremonial, tetapi juga pada pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kami sudah menjalankan program ini kurang lebih lima tahun terakhir, terutama di wilayah Sukamara, Lamandau, Seruyan, dan beberapa wilayah pesisir lainnya,” ujar Agustan, Senin (4/5/2026).
Menurut Agustan, pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan. Dishut menggandeng kelompok tani hutan, pemerintah desa, hingga komunitas lokal guna memastikan pemeliharaan kawasan mangrove berjalan dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa mangrove memiliki peran strategis sebagai benteng alami terhadap abrasi dan intrusi air laut, sekaligus menjadi habitat krusial bagi berbagai flora dan fauna. Lebih dari itu, pengembangan mangrove kini mulai diarahkan pada konsep ekonomi hijau.
“Ekosistem ini bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga punya nilai ekonomi bagi masyarakat. Potensinya besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata maupun produk turunan mangrove lainnya,” imbuhnya.
Dari sisi ekologis, Agustan menyoroti keunggulan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim. Daya serap karbonnya dinilai jauh lebih efektif dibandingkan hutan daratan. “Nilai karbon mangrove bisa lima sampai enam kali lebih besar dari hutan biasa, sehingga sangat penting untuk menjaga keseimbangan global,” tuturnya.
Meski demikian, tantangan besar masih membayangi. Dari total 750 kilometer garis pantai di Kalimantan Tengah, saat ini baru sekitar 40 persen yang memiliki tutupan mangrove. Sisanya masih berupa lahan terbuka atau kawasan pesisir yang belum tergarap optimal.
Kondisi tersebut mendorong Dishut untuk melakukan pemetaan wilayah prioritas guna pengembangan kawasan baru. Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Kalteng dalam memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.
“Kami sedang memetakan kawasan potensial agar pengembangan ke depan lebih terarah dan berdampak luas. Kami juga berkomitmen memperluas rehabilitasi dengan melibatkan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah,” jelas Agustan.
Melalui skema kolaborasi ini, Pemprov Kalteng optimis pengembangan mangrove akan menjadi pilar baru pembangunan berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target nasional rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia.
“Tujuannya agar hutan mangrove tetap lestari, berfungsi optimal sebagai penahan gelombang, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
