kalselpos.com – Bank Dunia menyebutkan lebih dari separuh penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung menggunakan standar negara berpendapatan menengah ke atas.
Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia pada 2024 hidup dengan pengeluaran kurang dari 6,85 dollar AS per kapita per hari dalam Purchasing Power Parity (PPP) 2017.
Untuk diketahui, Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari. Adapun kurs yang digunakan Bank Dunia adalah kurs PPP (Purchasing Power Parity) tahun 2017, yang berarti sekitar Rp 41,052 dengan asumsi Rp 5.993,03 per dollar AS.
Menanggapi hal tersebut,
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan nilai standar kemiskinan Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia hanya sebagai rujukan saja dan bukan suatu keharusan untuk diterapkan di Indonesia.
“Mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja,” kata Amalia di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025) dilansir dari berbagai sumber.
Amalia menjelaskan, standar yang dilakukan Bank Dunia adalah dengan standar upper middle class.
Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan global poverty line yang ditetapkan tidak harus diterapkan oleh masing-masing negara.
Sebab, masing-masing negara harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negaranya masing-masing sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut.
“Sehingga dengan demikian, apabila Bapak Ibu perhatikan lebih detail, selain poverty line atau garis kemiskinan standar Bank Dunia, banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya,” ujarnya.
Selain itu, Amalia juga menjelaskan garis kemiskinan di Indonesia berbeda-beda tiap provinsi. “Sehingga, waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line, tetapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasikan menjadi angka nasional,” jelasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
