Pemkab Kotim Paparkan Realisasi APBD 2023

Teks foto: Wakil Bupati Kotim Irawati saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotim. (Foto: Istimewa/DPRD Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2023 dalam Rapat Paripurna keempat Masa sidang II tahun sidang 2024 DPRD Kabupaten Kotim.

 

Bacaan Lainnya

Pemaparan realisasi APBD 2023 ini disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati mewakili Bupati Halikinnor yang berhalangan hadir, Senin (10/6/2024).

 

Dalam pidato tertulis Bupati Kotim yang dibacakan Irawati menyampaikan APBD merupakan instrumen Pemerintah Daerah yang hadir kepada masyarakat dalam upaya membangun daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang disusun berdasarkan arahan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2021-2026.

 

“Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 masih dipengaruhi oleh sistem perekonomian nasional dan global, sinkronisasi program atau kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi dan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat,” jelasnya.

 

Melalui program kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang kondusif terhadap investasi serta program-program prioritas lainnya diharapkan perekonomian Kotim tumbuh semakin meningkat dan berkelanjutan.

 

Pemkab Kotim pada 2023 mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dengan mendapat penghargaan kinerja pelayanan satu pintu, penghargaan insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem 2023, penghargaan keterbukaan informasi daerah, penghargaan Kabupaten Layak Anak 2023, penghargaan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi.

 

Selain itu meraih penghargaan di bidang pertanian dan lingkungan hidup predikat B atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan predikat BB atas pelayanan reformasi berkreasi tahun 2007 23 dari Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta penghargaan lainnya.

 

Penghargaan ini menggambarkan komitmen kuat dan keseriusan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk bersama-sama dalam menangani permasalahan yang menjadi prioritas pusat provinsi dan kabupaten

 

Laporan keuangan Pemkab Kotim tahun anggaran 2023 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah. Hasilnya telah disampaikan pada 20 Mei 2024 dengan pernyataan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Opini WTP yang diraih ini untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dan ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan, pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

 

“Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan maka kesalahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan,” ujar Irawati.

 

Secara garis besar, kata Irawati, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kotim tahun anggaran 2023 terdiri atas realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan realisasi pembiayaan daerah.

 

Gambaran singkat tentang APBD Perubahan kabupaten Kotim tahun anggaran 2023, yaitu pendapatan sebesar Rp2.297.523.591.136. belanja sebesar Rp2.457.932.557.380. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp207.836.047.664,67. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.510.000.000. Pembiayaan neto sebesar Rp193.326.047.664,67.

 

Berdasarkan hasil kerja yang dicapai selama tahun 2023 dapat diuraikan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp2.100.930.078.345,27. Realisasi belanja sebesar Rp2.060.149.352.101,42.

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp207.836.047.664 67. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp14.510.000.000. Realisasi pembiayaan neto sebesar Rp193.326.047.664,67. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp234.106.773.908,52

 

Terkait dengan rincian realisasi pendapatan, yaitu realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp374.879.069.055,27 atau sebesar 69,67 % dari target sebesar Rp538.077.621.136.

 

Rincian realisasi tersebut, yaitu realisasi pajak daerah sebesar Rp190.852.763.606 dengan persentase 52,49 % dari target sebesar Rp363.591.294.050.

 

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp13.395.246.190 dengan persentase 67,11 % dari target sebesar Rp19.959.018.386.

 

Realisasi Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.812.069.557,91 dengan persentase 16,07 % dari target sebesar Rp11.276.788.600.

 

Realisasi lain-lain lendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp168.818.989.701,36 dengan persentase 117,85 % dari target sebesar Rp143.250.520.100.

 

Realisasi Pendapatan dana transfer atau dana perimbangan pusat sebesar Rp1.339.043.521.376 dengan persentase 97,61 % dari target sebesar Rp1.371.829.168.000.

 

Realisasi dana penyesuaian atau dana pusat lainnya sebesar Rp176.151.966.000. Realisasi dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp208.989.036.277,00 dengan persentase 98,83 % dari target sebesar Rp211.464.836.000. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.866.485.637.

 

“Sehingga dapat disimpulkan bahwa Realisasi Pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp2.100.930.078.345,27 dengan persentase 91,44 % dari target sebesar Rp2.297.523.591.136,” kata Irawati.

 

Kemudian disampaikan mengenai belanja sebagaimana yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp2.457.932.557.380 dan hanya mampu terealisasi sebesar Rp2.060.149.352.101,42.

 

Dengan persentase 83,82 % dengan rincian sebagai berikut realisasi belanja operasional sebesar Rp1.537.185.770.834,69 dengan persentase 83,92 % dari target sebesar Rp1.831.660.170.829.

 

Realisasi belanja modal sebesar Rp249.443.369.668,73 dengan persentase 80,14 % dari target sebesar Rp311.253.155.696.

 

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp1.809.076.166 dengan persentase 36,18 % dari target sebesar Rp5 miliar. Transfer atau bagi hasil ke desa dan bantuan keuangan sebesar Rp271.711.135.423 dengan persentase 87,64 % dari target sebesar Rp310.019.230.855.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait