Pemkab Berikan Penghargaan ke Ahli Waris Tanah Sekolahan

Teks foto:  Pemberian penghargaan kepada ahli waris tanah yang mewariskan tanahnya untuk pembangunan pendidikan. (diskominfosandi)(kalselpos.com)

Amuntai, Kalselpos.com – Ahli waris tanah yang mewariskan tanah mereka untuk sekolah-sekolah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

 

Bacaan Lainnya

Penghargaan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Zakly Asswan saat memberikan penyerahan sertifikat penghargaan secara simbolis dari Pemkab HSU kepada ahli waris tanah sekolahan di gedung Agung Lantai II, Setda HSU, Jum’at (31/05/2024).

 

Sebanyak 134 masyarakat HSU telah memberikan sumbangan dan bantuan tanahnya kepada Pemda untuk sarana pendidikan.

 

Ia mengaku, terkesan kepada ahli waris yang bersedia memberikan tanahnya. Menurunya, ini teladan dalam memberikan kontribusi yang sangat penting dan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan anak-anak.

 

“Ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat dan berguna bagi orang lain.Semoga apa yang telah diwakafkan dan disumbangkan untuk kepentingan lembaga pendidikan dan pengajaran menjadi amal dan shodaqoh jariyah yang pahalanya akan terus menerus mengalir,” doakannya.

 

Kepala Disdikbud HSU, Jumadi mengatakan, pemberian penghargaan juga dalam rangka silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para warga yang dengan keluhuran, kebesaran, dan kelegaan hatinya yang bersusah payah dan sudi untuk berbagi menghibahkan aset yang sangat luar biasa berupa tanah.

 

“Yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Daerah HSU sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan anak-anak, generasi muda, dan orang banua kita dalam rangka untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia masyarakat di Kabupaten HSU,” katanya.

 

Jumadi merincikan, saat ini Pemkab HSU memiliki urusan pendidikan di bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 30 satuan pendidikan, untuk Sekolah Dasar (SD) ada 180 satuan pendidikan, dan Taman kanak-kanak (TK) 9 satuan Pendidikan negeri yang lainnya masih swasta.

 

“SD di Kabupaten HSU saat ini yang tersisa belum selesai status tanahnya ada 20 satuan pendidikan. Karena, belum ketemu titik perbincangan dengan pemerintah daerah dan masih belum status legalitas atas sertifikat pemda.Sesuai arahan KPK kita sudah menuju ke titik 80% penyelesaian untuk urusan sekolah. Artinya, kebesaran, keluhuran, dan kebaikan dari masyarakat terutama Asbah, kerabat dan waris tidak ada niat dari pemerintah daerah untuk merubah, mengalihkan, menjual ataupun merubah status pemakaian nya,” terangnya lagi.

 

Adanya sertifikat yang jelas dan kuat tersebut kepemilikannya, menjadi bahan sekolah untuk mengajukan usulan seperti perbaikan, permohonan dana, dan rehab sekolah kepada pemerintah pusat.

 

“Sebab aturan dari KPK dan BPK bahwa, setiap uang negara yang dibangun kepada sarana dan prasarana status tanahnya harus dengan legalitas atas nama pemerintah daerah,” imbuhnya.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait