Tim Satgas KPK RI laksanakan Rakor di Kotabaru

Teks : Rapat Koordinasi (Rakor) di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru dengan agenda Pemantauan Pencegahan Korupsi.(kalselpos.com)

Kotabaru, kalselpos.com – Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Pemerintahan Kabupaten Kotabaru dengan agenda Pemantauan Pencegahan Korupsi.

 

Bacaan Lainnya

Rakor tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sebelimbingan, Senin (27/5/2024) siang dan dihadiri Sekretaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad Assegaf, MM,

Kepala Inspektorat Kotabaru H. Ahmad Fitriadi, SH, Mum, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) beserta staf.

 

Ditemui usai Rakor Direktur Tim III KPK Maruli Tua didepan para media mengatakan, tujuan berkunjung ke Pemkab Kotabaru untuk mengkoordinasikan 4 penting yakni.

 

“Kami dari Tim Koordinasi dan Supervisi KPK berkunjung ke Pemkab Kotabaru untuk mengkoordinasikan 4 hal penting yaitu, upaya pencegahan korupsi yang diukur dengan MCP (Monitoring Centre for Prevention), terkait perencanaan penganggaran, upaya memperkuat ekspose hasil SPI karena jantung MCP di monitoring yang dapat diukur dengan penilaian integritas, serta peningkatan standar pelayanan publik,” ucapnya.

 

“MCP Kabupaten Kotabaru tahun 2023 adalah yang terendah di Kalimantan Selatan sendiri dan Pemkab Kotabaru harus berupaya karna itu merupakan bentuk keseriusan Pemkab untuk memberantas korupsi,” terangnya.

 

“Memang untuk SPI sendiri ada kenaikan dari 2022 ke 2023, namun masih berada di area yang rentan terutama di area dugaan gratifikasi, suap, pengelolaan anggaran dan pengisian jabatan,” demikian tambah Maruli Tua.

 

“Saya juga menyarankan untuk 2024 terjadi peningkatan melalui kerja keras dari nilainya 72 minimal naik menjadi 73 dan Pemkab harus lebih banyak berkomunikasi dengan lembaga terkait seperti advokat, media, LSM dan Ombudsman,” tutupnya diakhir wawancara.

 

Mengenai rendahnya MCP Kabupaten Kotabaru tahun 2024, Sekda Kotabaru H. Said Akhmad memberikan tanggapan tentang 26 hal penilaian MCP KPK di setiap SKPD.

 

“SKPD harus meningkatkan pelayanan publik dan besok mereka akan mendapatkan pengarahan dari KPK agar upaya peningkatan MCP, karna ini selalu terjadi setiap tahun,” ujar Sekda.

 

Sekda juga berpesan kepada media massa sebagai bagian dari peningkatan penilaian MCP, agar jika menurunkan pemberitaan tentang pemerintahan, baiknya terkonfirmasi terlebih dahulu kepada SKPD terkait

 

“Dan lebih penting juga kepada media massa untuk berkomunikasi dan konfirmasi ke SKPD dalam mengolah berita yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan informasi,” pintanya.

 

Sedangkan Inspektorat menanggapi upaya peningkatan indikator penilaian MC, Kepala Inspektur H. Ahmad Fitriadi jiga mengatakan bahwa, Inspektorat sudah menyiapkan pendamping untuk masing-masing SKPD

 

“Kami menyediakan pendamping untuk setiap SKPD dalam melakukan pengisian indikator penilaian MCP dan kepada SKPD kami berikan tanggung jawab mengisi penilaian secara mandiri dan jika ada yang patut ditanyakan bisa berkonsultasi dengan pendamping masing-masing,” tegasnya.

 

Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Tim Satgas KPK antara lain, Paparan pencapaian MCP (Monitoring Center of Prevention) tahun 2023, Ekspose hasil SPI (Survey Penilaian integritas), Pelayanan publik berintegrasi, MLMB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

 

Sedangkan secara general hasil evaluasi untuk capaian Pemerintah Kotabaru masih sangat rendah yakni, capaian MCP Kotabaru mendapatkan nilai 72 dengan posisi diatas capaian rata- rata Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dengan nilai 83, capaian SPI Kotabaru mendapatkan nilai 71,3, Pelayanan Publik berintegritas 70, dan MLMB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

 

Kesimpulan: pada prinsipnya hasil capaian MCP dan SPI Kabupaten Kotabaru dinilai masih sangat rendah, juga dengan program lainnya seperti pelayanan publik berintegrasi dan MLMB (Mineral Bukan Logam dan Bebatuan), dengan demikian harus terus dioptimalkan dan diupayakan adanya peningkatan secara berkelanjutan oleh semua jajaran instansi pemerintah dan stakeholder terkait dengan melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta melaksanakan pelayanan publik yang prima sehingga pada akhirnya dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada masyarakat.

 

Untuk diketahui Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait