PD Aisyiyah Kabupaten HSU gelar Workshop Pencegahan Perkawinan Anak 

Teks foto:  PD Aisyiyah Kabupaten HSU menggelar Workshop. (diskominfosandi)(kalselpos.com)

Amuntai, Kalselpos.com – Workshop Perempuan HSU dengan tema “Merajut Tali Silaturahmi Perempuan HSU Membangun Ukhuwah Menuju Perempuan Unggul Berkemajuan” digelar Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)

 

Bacaan Lainnya

Berlokasi di Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Kamis (09/05/2024) lalu workshop tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten HSU.

 

Tajuk tersebut diangkat mengingat di Indonesia masih menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia terkait tingginya angka perkawinan anak.

 

Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah HSU, Isnaina Hadiani mengatakan, Aisyiyah bersama Pemda Kabupaten HSU memandang pentingnya isu ini dan upaya bersama untuk mencegah dan mengatasinya.

 

“Terselenggara Workshop tersebut untuk meningkatkan pemahaman tentang problem perkawinan anak, kebijakan dan strategi nasional pencegahan perkawinan anak (PPA),” katanya.

 

Melalui workshop, pihaknya mengidentifikasi problem dan tantangan implementasi strategi pencegahan perkawinan anak di HSU, serta memetakan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta upaya/program PPA yang dapat dilaksanakan oleh multi pihak.

 

“Adanya kesepakatan tentang pentingnya dokumen Rencana Aksi Daerah(RAD) PPA dan rencana tindak lanjut penyusunan RAD PPA,” imbuhnya.

 

Berdasarkan data, sekitar 22 dari 34 Provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari rata- rata nasional, yaitu 10,82 persen (2019). Sedangkan pemerintah telah menetapkan target penurunan perkawinan anak hingga 8,74 persen (2024).

 

Berbagai faktor yang turut berkontribusi pada perkawinan anak, seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan dan akses informasi maupun pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, kemiskinan, ketidakadilan gender, norma sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang tidak memuliakan perempuan dan anak.

 

Mengingat kompleksnya faktor penyebab tersebut maka upaya pencegahan perkawinan anak juga harus bersifat holistic serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait baik pemerintah, tokoh agama maupun tokoh adat, organisasi masyarakat, termasuk ‘Aisyiyah.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait