Ibnu Sina cabut Gugatan Judicial Review di MK – Banjarbaru sah Ibukota provinsi Kalsel

Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin

Banjarmasin,kalselpos.com – Perjuangan Pemerintah (Pemko) Banjarmasin gugatan judicial review Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kandas.

Hal ini terungkap saat dibacakannya pengucapan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang digelar secara virtual, Kamis (29/9/2022) pagi.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, konflik pemindahan Ibukota Kalsel telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir yang mana sebelumnya resmi digugat. Gugatan judicial review dilakukan Borneo Law Firm mewakili para tokoh masyarakat dan warga Kota Banjarmasin.

Namun, perkara bernomor 60/PUU-XX/2022 dengan pokok perkara pengujian formil dan materiil UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel itu, dicabut Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya.

Saat dikonfirmasi, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku, adanya pencabutan judicial review itu arahan dari Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kata Mendagri jangan sampai lagi ada gugatan dari pemerintah,” ujar Ibnu Sina, Kamis (29/9/22).

Sayangnya keputusan pencabutan Gugatan judicial review tidak melalui sidang paripurna oleh Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina bersama DPRD setempat.

“Tapi kita sudah ada komunikasi sama dewan,” katanya.

Dalam Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Dalam putusannya, MK menolak dengan seluruhnya gugatan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2022 yang diajukan pemohon, dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin dan Ketua DPRD Banjarmasin.

“Amar putusan, mengadili dan menolak pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman dalam membaca putusan MK melalui live streaming YouTube Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Direktur Borneo Law Firm (BLF), Dr Muhamad Pazri mengaku bahwa saat ini pihaknya sudah berjuang sampai ujung.

Namun, Pazri nampaknya baru malam tadi baru mendapatkan kabar adanya pencabutan Gugatan judicial review oleh Ibnu Sina.

“Saya kira maju terus sampai pembuktian ahli.Tapi dicabut (kada kawa ai),” katanya, saat di hubungi sambungan telepon.

Pazri juga mengungkapkan sejak satu bulan lalu sudah ada pembicaraan pencabutan itu.Sehinga diakhir-akhir petusan tersebut dikabarkan Ibnu Sina mencabut judicial review tersebut.

“Kaget juga sudah diujung – ujung mencabut, dan saat ini putusan MK bersifat final jadi kita tidak bisa berupaya apapun serta terima dengan logowo,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya mengakui, bahwa keputusan pencabutan gugatan di MK tersebut disampaikan ke DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Keputusan itu dibetahukan melalui sejumlah pimpinan komisi di DPRD Banjarmasin, usai dilaksanakan rapat paripurna.

“Makanya kami sendiri meminta, kalau gugatan dicabut lebih baik tidak perlu lagi dilakukan rapat paripurna,” tegas Harry Wijaya.

Harry menilai, keputusan pencabutan gugatan itu dapat mengganggu suasana menjelang perayaan puncak dan kesakralan peringatan Harjad Kota Banjarmasin ke 496.

“Silent saja bang soal itu, makanya kami meminta agar tidak perlu lagi paripurna. Ketika dibetahukan Walikota soal pencabutan gugatan,” tandasnya.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait