Gugatan Judicial Review dicabut Wali Kota Banjarmasin, Ibukota Kalsel resmi pindah ke Banjarbaru

Dr Muhammad Pazri SH

Banjarmasin,kalselpos.com -Banjarbaru akhirnya resmi jadi ibukota Provinsi Kalsel, usai gugatan perpindahan ibukota yang diajukan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Banjarmasin dan Forum Kota (Forkot) setempat, ‘dimentahkan’ oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (29/9/22) siang.

Pasalnya, gugatan terhadap terbitnya UU Nomor 8 tahun 2022 tentang perpindahan ibukota provinsi, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, dicabut para pemohon.

Bacaan Lainnya

Seperti yang diketahui, konflik pemindahan ibukota Kalsel telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir, menyusul terbitnya UU Nomor 8 tahun 2022 tentang perpindahan ibukota provinsi, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Karuan, perpindahan tersebut membuat Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina bereaksi, hingga Forkot bersama Kadin Banjarmasin, melayangkan gugatan ke MK, melalui Kantor Pengacara Borneo Law Firm (BLF) Banjarmasin.

Namun, menurut Direktur BLF, Dr Muhammad Pazri SH MH, kepada kalselpos.com, Kamis pagi, sebelum pengucapan putusan oleh Mahkamah Konstitusi melalui virtual, diketahui Wali Kota Ibnu Sina telah mencabut gugatan Judicial Review, pada 26 September 2022 lalu.

Pencabutan gugatan tersebut, terkait surat yang dikirim Mendagri, Muhammad Tito Karnavian ke Wali Kota Banjarmasin, tertanggal 22 Juli 2022 lalu.

Tak salah bila Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dalam persidangan secara virtual, berucap, jika para pemohon mengajukan surat perihal pencabutan permohonan pengujian formil dan materil UU Nomor 8 Tahun 2022, dengan nomor perkara 60.

Usman pun kemudian, menetapkan untuk mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon, serta menyatakan permohonan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2022 ditarik kembali. Ia juga meminta kepada panitera MK untuk mencatat penarikan permohonan Nomor 60 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait