Aset Pamsimas Kementerian PUPR tak Memiliki Legalitas yang Jelas

FOTO BERSAMA -Peserta Workshop yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan di Rattan Inn Hotel Banjarmasin.(ist)Fahmi de musfa/ril(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com-BPKP menyoroti permasalahan program PAMSIMAS Kementerian PUPR dimana Aset tanah untuk lokasi menara air dan sistem pengolahan air minum hanya menggunakan surat pernyataan hibah yang tidak melibatkan proses pencatatan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan belum dilakukan pemisahan melalui Kantor Pertanahan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP, Rudy M Harahap saat diundang sebagai pembicara dalam kegiatan yang diadakan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan siang ini di Rattan Inn Hotel Banjarmasin.

Bacaan Lainnya

 

“Aset tanah untuk menara air PAMSIMAS tidak memiliki legalitas yang jelas dan berisiko dispute,” ujar Rudy.

Dimintanya, agar segera lakukan sosialisasi Petunjuk Teknis PT-4 PAMSIMAS III 2021 kepada seluruh KPSPAMS.

“Instruksikan KPSPAMS untuk melakukan langkah-langkah percepatan proses peralihan hak dan sertifikasi tanah dengan menggunakan sumber daya dan dana yang ada,” tambahnya.

Diungkapkannya, ancaman terhadap keberlanjutan program PAMSIMAS juga datang dari pengelolaan keuangannya.

“Pembayaran tidak tepat waktu, banyaknya tagihan nunggak, dan pemeliharaan SPAM yang tidak layak bisa bikin program ini bubar juga. Seharusnya KPSPAM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan KPSPAM,” tegas Rudy.

Dalam aspek legalitas, “BPKP sebagai instansi yang melakukan evaluasi kinerja BUMD Air Minum, tidak bosan-bosan untuk memperingatkan mereka agar segera merubah status badan hukumnya.

Rudy menambahkan, “Yang dilakukan oleh enam PDAM di Kalsel ini ilegal, karena ketidakjelasan dasar hukumnya.”
Selain legalitas, keuangan BUMD Air Minum juga perlu diperhatikan. Dari dua belas BUMD Air Minum, hanya empat yang untung dan hanya dua yang menjual air di atas harga pokoknya.

 

“Bagaimana bisa berkinerja, jika tarif belum menutupi harga pokok? Kenapa tarif belum disesuaikan selama bertahun-tahun?” tanya Rudy.

 

“Air merupakan kebutuhan pokok, tetapi sekitar 1.858.535 jiwa dari 4.101.054 jiwa atau 45,32% penduduk Kalsel, yang tidak mendapatkan layanan air bersih. Padahal pada RPJMN 2020-2024, targetnya, tahun 2024 sudah mencapai 100%,” Rudy menyinggung cakupan pelayanan yang dicapai PAMSIMAS dan BUMD Air Minum sampai dengan tahun 2021.

PAMSIMAS hanya menyumbang cakupan layanan air bersih kepada 372.225 jiwa atau 9,08% penduduk dan BUMD Air Minum berkisar di angka 1.870.293 jiwa atau 45,61% atau jika ditotalkan 2.242.519 jiwa atau 54,68%.

“Seharusnya direksi BUMD Air segera melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Pemerintah dan DPRD Kabupaten untuk mempercepat perubahan status badan hukum Perusahaan menjadi Perseroda dan mengusulkan perubahan tarif dengan Pemerintah Daerah,” tutupnya.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait