Kasus perbuatan tak Menyenangkan di Pinrang dihentikan Penuntutan lewat Keadilan Restoratif

Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH( s.a lingga/rel(kalselpos.com)

Jakarta,kalselpos.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr Fadil Zumhana, Rabu (19/1/22) kemarin, melakukan ekspose sekaligus menyetujui permohonan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif atas nama tersangka Abdul Gafur alias Gafur, yang disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Sebagaimana rilis yang diterima kalselpos.com dari Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak SH MH, Kamis (20/1/22) petang, kasusnya sendiri, bermula pada Rabu tanggal 10 November 2021, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kampung Baru Soroe, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, ketika tersangka Gafur ingin menjemput orangtuanya menggunakan mobil.

Bacaan Lainnya

Namun di perjalanan dalam keadaan macet sehingga berhenti, di mana pada saat itu ada Pemilihan Kepala Desa, kemudian saksi korban Muhammad Afdal datang dari arah berlawanan sambil gas-gas sepeda motornya.

kemudian tersangka menegur saksi korban dengan mengatakan “jangan gas-gas motor” namun saksi korban kembali gas-gas motornya sambil melihat tersangka, sehingga tersangka marah dan mengancam saksi korban menggunakan sebuah parang.

Motif tersangka Gafur melakukan perbuatannya karena emosi/kesal kepada saksi korban Muhammad Afdal yang telah ditegur untuk tidak menggas-gas motor, namun masih juga dilakukan sehingga tersangka mengancam saksi korban dengan memperlihatkan parangnya.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ini diberikan antara lain karena tersangka Gafur baru pertama kali melakukan tindak pidana, lalu pasal yang disangkakan tindak diancam pidana tidak lebih dari 5 tahun.

Kemudian, ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan korban pada tanggal 13 Januari 2022 lalu.

Pertimbangan lainnya adalah perkara ini jika diajukan ke pengadilan tidak ada manfaat yang lebih besar, bahkan akan menimbulkan dendam, dan masyarakat merespon positif.

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebelum diberikan SKP2, tersangka Gafur telah dilakukan perdamaian oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut baik terhadap korban, keluarga korban, yang disaksikan oleh tokoh masyarakat maupun dari penyidik Kepolisian.

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.