Bupati Banjar dukung Gambut Raya jadi Kabupaten baru

[]istimewa TERIMA AUDENSI - Bupati Banjar, H Saidi Mansyur (kiri) saat menerima rombongan audensi para tokoh pencetus Gambut Raya, di antaranya H Supian HK, berlangsung di Mahligai Sultan Adam Martapura, Sabtu (1/1/22) malam(.s.a lingga(kalselpos.com)

Martapura, kalselpos.com -Bupati Banjar, H Saidi Mansyur di dampingi Sekertaris Daerah (Sekda) setempat, HM Hilman menyambut audensi para tokoh pencetus Gambut Raya.

Dalam diskusi singkat dengan penuh kekeluargaan tersebut, Bupati Banjar menyetujui dan mendukung pemekaran Gambut Raya.

Bacaan Lainnya

Audiensi yang berlangsung di Mahligai Sultan Adam Martapura, pada Sabtu (1/1/22) malam itu, berlangsung hangat.

Sejumlah tokoh terlihat, seperti Dr (Hc) H Supian HK SH MH, H Aspihani Ideris SH, MH, H Suripno Sumas SH MH, H Gt Abdinsyah S.Sos MM, H Syahruji SH S.Pd.I, H Kasmili SAP SH MH, HM Yunani SE, Sapriansyah S.Ag dan Dr Taufik Arbain M.Si, tampak sumringah dengan kehangatan bersama petinggi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar, H Saidi Mansyur menyatakan, pemerintah daerah kabupaten menyambut baik kedatangan rombongan panitia penuntut pemekaran Gambut Raya.

“Selama pemekaran wilayah Gambut Raya ini keinginan hajat orang banyak, saya sangat menyetujuinya. Dan mengenai tindaklanjutnya secara teknik akan kami pelajari secepatnya. Tinggal DPRD Banjar saja lagi. Aaya harap panitia pemekaran Gambut Raya membuat surat ke Bupati Banjar untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan,” ucapnya.

Ketua Umum Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, H Supian HK yang juga Ketua DPRD Kalsel mengakui, jika bupati dan Sekda Banjar cukup terbuka dan menyambut positif harapan pihaknya terkait pembentukan kabupaten Gambut Raya.

“Tinggal terbitnya surat resmi persetujuan bupati dan rekomendasi DPRD Banjar, setelah itu semuanya akan kami lanjutkan pengusulan ke Mendagri,” ujarnya.

Supian HK pun menyatakan, awal tahun 2022 ini menjadi tahun yang baik, karena Bupati Banjar telah merespon dengan baik tuntutan pemekaran Gambut Raya.

“Intinya tidak ada hambatan sama sekali, 100 persen Bupati Banjar mendukung dan menyetujuinya, pihak Provinsi Kalsel juga tidak ada masalah, apalagi ini sudah melalui kajian yang sesuai aturan dan final,” ungkapnya.

Sementara, Sekda Banjar, Dr Ir H Mochamad Hilman ST MT menambahkan, pengusulan pembentukan Daerah Otonom Baru tentu melalui proses permohonan tertulis dari panitia Gambut Raya ke eksekutif dan legislatif setempat.

“Bila semua sudah sepakat setuju, baru lah diusulkan ke Mendagri. Prosesnya memang begitu. Alhamdulillah, Panitia Pelaksana Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya sudah melakukan penelitian melibatkan ULM dan Balitbangda Kalsel. Kalau nanti proses itu sampai ke Mendagri tentu Mendagri juga meneliti, apakah dengan adanya pemekaran Gambut Raya tidak akan merugikan kabupaten induk, yakni Kabupaten Banjar. Setelah pemekaran nanti dikalkulasi bisa kah kabupaten pemekaran menjadi mandiri. Proses ini semoga berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurut Hilman, Gambut Raya ini bila dimekarkan sangat layak menjadi kabupaten dan tidak mempengaruhi kabupaten asal yaitu Kabupaten Banjar.

Pasti semuanya ingin sama-sama maju, persepsi publik ada kajian pada tahun ini sebagaimana disampaikan tim peneliti dari ULM.

Dr Taufik Arbain M.Si yang merupakan punggawa peneliti dari ULM mengatakan, 98 persen lebih warga Gambut Raya setuju untuk dimekarkan. Apalagi gerakan pemekaran Gambut Raya ini berawal sejak tahun 1998 lalu, sekaligus merupakan perjuangan perjalan panjang untuk menjadi kabupaten mandiri.

Selain itu dari segi jumlah kecamatan mesti minimal lima sudah tercukupi, bahkan ada enam kecamatan.

“Dari segi penduduk juga sudah di atas 200 ribu jiwa, jadi wajarlah Gambut Raya menjadi daerah otonom baru,” ujar Taufik.

Apakah hasil akhir penelitian pihak ULM, Gambut Raya sudah pantas untuk dimekarkan, tegasnya.

“Kami sudah teliti dan kaji dengan benar, Kabupaten Banjar memekarkan Gambut Raya tidak akan menjadikan tertinggal, karena SDA daerah yang memekarkan masih sangat cukup kaya. Dan Gambut Raya sudah sangat memenuhi syarat untuk dimekarkan, tutur
Taufik Arbain.

Sekretaris Panitia Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, H Aspihani Ideris menyatakan, perjuangan pembentukan daerah otonom baru, Gambut Raya ini sudah selaras dengan amanah Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

“Artinya, dengan perjalan panjang perjuangan, akhirnya semua yang disyaratkan oleh aturan hukum sudah terpenuhi semua. Tinggal persetujuan bupati dan paripurna DPRD Banjar saja lagi secara tertulis yang kami tunggu,” ucap Dosen Hukum UNISKA ini.

Aspihani pun mengharapkan, di pertengahan tahun 2022 ini semua dokumen sudah rangkum, sehingga di saat moratorium dibuka oleh pemerintah pusat, semua berkas sudah masuk ke Mendagri, DPD RI dan ke Komisi II DPR RI, demikian Aspihani Ideris.

 

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.