Ada kejanggalan di Pengadaan ‘Water Meter’ kasus dugaan Korupsi PDAM Kapuas

  • Whatsapp
[]antara SUASANA PERSIDANGAN - Sidang tindak pidana korupsi dana penyertaan PDAM Kabupaten Kapuas yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, dengan menghadirkan empat orang saksi dua dari pegawai PDAM dan sisanya dari pihak ketiga, Kamis (25/3/21) kemarin.

Palangka Raya, kalselpos.com -Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dugaan sidang tindak pidana korupsi dana penyertaan PDAM Kabupaten Kapuas, melihat ada kejanggalan, terutama pada 2016 pengadaan ‘water meter’ atau meteran air untuk program Sambungan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR-MBR) hanya 50 unit, sedangkan pengerjaan cor box-nya justru sebanyak 150 unit.

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, dengan menghadirkan empat orang saksi dua dari pegawai PDAM dan sisanya dari pihak ketiga, Kamis (25/3/21) kemarin.

Bacaan Lainnya

“Nah secara logika saja ketika petugas PDAM pemasangan (SR-MBR) untuk seribu unit, otomatis harus ada pembelian water meter serta tutup box-nya seribu unit juga,” ucap salah satu JPU menanyakan kepada saksi Muji Mariana.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa korupsi dana penyertaan modal di PDAM Kapuas yakni Widodo, Hari Setiawan menuturkan, saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ini, melimpahkan masalah itu kepada kliennya.

Menurutnya, padahal sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), tentunya dalam hal-hal terkait yang disampaikan para saksi termasuk Direktur CV Huma Santika, Ferry Wibowo dan Direktur CV Tambun Bungai Mandiri, Diaz Amandio.

“Saya sampaikan bahwa semuanya (diarahkan kepada) direktur, buat apa kalian kerja? Itu kan tetap ada bagian divisinya yang membuat itu. Semua tidak terungkap di persidangan. Jadi tadi semuanya melemparkan kepada klien saya yang saat itu menjabat sebagai direktur,” belanya.