Langgar Perbup No 44 Bakal Didenda ‎

  • Whatsapp
kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Kandangan, kalselpos.com– Penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) tergambar jelas melalui data-data dan angka masing-masing kabupaten/kota, dan untuk Kabupaten‎ Hulu Sungai Selatan (HSS) masuk dalam zona kuning. 

“Zona kuning ini artinya ada beberapa kasus Covid-19 dengan beberapa penularan lokal,” ujar Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikry, Kamis (20/8), usai R‎apat Kordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual melalui Video Converence (Vicon), di Ruang Media Center Setda HSS.‎

‎Dikatakan bupati, penanganan Covid-19 di Kabupaten HSS untuk tingkat kesembuhan cukup tinggi sekitar 85, namun tingkat kematian di juga cukup tinggi untuk lingkup Kalsel, yang  menjadi perhatian khusus untuk didiskusikan dangan pihak RS, mencari bagaimana cara melakukan percepatan pasien yang sedang sakit agar cepat sembuh. ‎

Advertisements

Bacaan Lainnya

“Upaya untuk menekan angka kematian akibat Covid 19 terus dilakukan, dan menjadi tugas bersama semua pihak,” ujarnya.

‎Bupati bersyukur dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten HSS mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, ulama dalam memerangi penularan Virus Corona.

“Alhamdulillah, semua mendukung program penanganan Covid-19, dismping kekuatan TNI, Polri dan Pemerintah,” ujarnya.

Bupati berharap, menerapkan protokol kesehatan dilaksanakan bukan hanya di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) saja, tetapi di masyarakat sesuai dengan Perbub yang baru nomor 44 tahun 2020, tentang peraturan Bupati tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease.

“Perbup baru ini menyesuaikan dengan instruksi Presiden RI dan Instruksi Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam perbup baru tersebut akan memuat sanksi administratif yang akan di kenakan kepada masyarakat berupa denda 250 ribu rupiah  dan paling rendak 50 ribu rupiah.

“Setiap pelanggar Perbub akan difoto wajah serta KTP-nya untuk melihat apakah kesalahan ini berulang seperti faktor kesengajaan. Tetapi yang paling kita harapkan tidak ada masyarakat yang kena sangsi, baik sangsi sosial maupun administratif,” tandasnya.

kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Nasional

Download aplikasi kalselpos.com versi android  kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com

Penulis : Sofan
Editor : Wandi

Advertisements

Tinggalkan Balasan