Wabup Sampaikan 7 item laporan APBD tahun 2019

Wabup Batola H Rahmadian Noor saat menyampaikan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Marabahan, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) melalui Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada DPRD.

Bacaan Lainnya

Wabup menyampaikan 7 item laporan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Agung Purnomo serta Hj Arpah.

Laporan realisasi APBD tahun 2019, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca yang menyangkut aset, kewajiban dan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, sebut Rahmadi.

Selain itu, dia juga menyampaikan sambutan Bupati Hj Noormiliyani, yakni kinerja tahun 2019 telah disampaikan sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan telah mendapat pencermatan serta rekomendasi dari dewan.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, yaitu akan melengkapi LKPj yang telah disampaikan sebelumnya,” ujarnya saat paripurna, (02/07).

Sedangkan khusus materi dari sisi penganggaran meliputi realisasi anggaran pendapatan, anggaran belanja, maupun pembiayaan yang tertuang dalam APBD tahun 2019 yang telah mendapat audit BPK RI perwakilan Kalsel, sebutnya”.

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 juga merupakan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sekaligus sebagai awal pemenuhan bagi proses evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh gubernur.

Disebutkannya, sebagaimana diatur pada pasal 322. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kabupaten yang disampaikan ke dewan, yakni dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Menurut Bupati yang disampaikan Wabup, kinerja yang diwujudkan sepanjang tahun 2019 dilaksanakan dengan ketekunan, kerja keras serta komitmen tinggi yang diaudit BPK di tahun 2020.

Hasilnya, lanjut Rahmadi, yakni mampu mempertahankan kerja pengelolaan keuangan, aset dan kinerja dengan kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya secara berturut-turut

Demikian itu dapat membuktikan bahwa Pemkab Batola mampu mengelola keuangan dan aset yang memberikan kinerja sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).

“Kendati pada tahun 2019 masih terdapat kinerja yang masih disempurnakan terhadap beberapa pengelolaan aset sebagai dampak kebijakan pengelolaan jauh terdahulunya,” pungkasnya.

kalselpos.com : Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Banjarmasin Kalsel Kalimantan Nasional dan Dunia

Penulis : Muliadi