Protes Antrean BBM, Massa Lepas Ratusan Kodok di Kantor Pertamina Kalteng

Teks foto : Ratusan kodok dilepas massa aksi di Kantor Pertamina Patra Niaga Palangka Raya sebagai simbol protes krisis BBM di Kalteng, Selasa (12/5/2026) sore. (Foto: Istimewa)(kalselpos.com)

Palangka Raya, kalselpos.com – Meski antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya mulai melandai, kondisi serupa dilaporkan masih terjadi di berbagai kabupaten di Kalimantan Tengah. Hal ini memicu Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Pertamina Patra Niaga Kalteng, Senin (11/5/2026) sore.

 

Bacaan Lainnya

Dalam aksi tersebut, massa melakukan protes simbolik dengan melepaskan ratusan ekor kodok di halaman kantor Pertamina. Aksi teatrikal ini sempat mencuri perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi.

Salah satu peserta aksi, Joseph, menjelaskan bahwa pemilihan kodok merupakan simbol kritik terhadap sikap Pertamina dan instansi terkait yang dinilai tidak konsisten dalam memberikan penjelasan kepada publik.

 

“Ini bukan sekadar teatrikal, melainkan simbol dari sikap Pertamina yang terus ‘melompat-lompat’ dalam memberikan pernyataan. Di satu sisi mengklaim stok aman, namun di lapangan distribusi justru menyusut drastis. Narasi mereka berubah seiring tekanan publik, persis seperti kodok,” ujar Joseph.

 

Sementara itu, Koordinator Aksi, Afan Safrian, mendesak Pertamina untuk melakukan transparansi data terkait stok dan kuota harian di setiap SPBU se-Kalimantan Tengah. Menurutnya, keterbukaan data sangat penting agar masyarakat dapat memantau distribusi BBM, khususnya jenis subsidi.

 

“Kami meminta data stok harian dibuka ke publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak,” tegas Afan.

 

Afan juga menyoroti fenomena pergeseran antrean. Ia mencurigai bahwa penyelesaian masalah antrean di Palangka Raya justru memicu gejolak baru di daerah lain.

 

“Kami mencurigai persoalan di Palangka Raya memang mereda, namun di kabupaten-kabupaten lain justru mulai bergejolak kembali. Kondisi ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” pungkasnya.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait