Banjarmasin, kalselpos.com – Lonjakan harga BBM jenis Biosolar subsidi yang seharga
Rp6.800 per liter, di tingkat pengecer justru hingga Rp19.000 per liter diduga dipicu praktik distribusi ilegal.
Sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan membuka celah bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.
Informasi dari PT Pertamina (Persero) menyebutkan, kuota Biosolar subsidi di Kalimantan Selatan dalam kondisi mencukupi. Artinya, kelangkaan seharusnya tidak terjadi di lapangan.
Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan harga tetap melambung tinggi. Dugaan praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pihak yang tidak berhak, kemudian dijual kembali dengan harga lebih mahal, menjadi salah satu penyebab utama.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, menegaskan perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengawasi distribusi BBM subsidi.
“Kondisi ini terlihat nyata. Semua pihak harus bergerak mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran,” tegasnya.
Di tengah kondisi global yang tidak menentu, pemerintah disebut berupaya menjaga harga BBM subsidi tetap stabil. Karena itu, pengawasan distribusi menjadi kunci agar subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
