Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 melalui upacara di halaman Kantor Bupati Tapin, Senin, 27 April 2026. Momentum itu digunakan untuk menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Wakil Bupati Tapin H Juanda bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat pemerintah daerah, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Tapin.
Dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri menegaskan otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal dengan tetap menjaga keselarasan arah pembangunan nasional.
H Juanda mengatakan, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dicapai tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Menurut dia, selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah masih ditemukan ketidaksinkronan program antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak pada tumpang tindih kegiatan hingga rendahnya efektivitas pembangunan.
Selain integrasi kebijakan, pemerintah daerah juga didorong mempercepat reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi layanan publik dan inovasi daerah. Birokrasi, kata dia, tidak lagi cukup hanya berorientasi pada administrasi dan serapan anggaran, melainkan harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam amanat tersebut, pemerintah daerah juga diminta memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat dinilai membuat ruang gerak daerah terbatas dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal.
Pemerintah pusat turut menyoroti pentingnya kolaborasi antardaerah dalam menangani persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, transportasi, hingga pengembangan ekonomi kawasan.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah diminta memastikan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, terutama bagi wilayah tertinggal dan terpencil.
Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan pemerintah daerah agar mampu menghadapi tantangan global, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi digital.
“Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal,” kata H Juanda membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Pada bagian akhir amanat, pemerintah daerah diminta menjalankan kegiatan pemerintahan secara efisien dan tidak berlebihan. Seluruh penggunaan anggaran diharapkan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Diakhir upacara Wakil Bupati Tapin H Juanda menyerahkan piagam penghargaan dari Bupati Tapin atas prestasi telah memberikan pelayanan terbaik di Instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
