Jakarta,kalselpos.com –
Beredar viral di media sosial kabar pemaksaan
anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 perempuan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diminta copot jilbab. Isu ini pun akhirnya menyeruak dan ramai diperbincangkan publik.
Menurut informasi, dihimpun dari berbagai sumber, ada 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan yang mengenakan jilbab. Di mana mereka sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut.
Terbukti dalam acara pengukuhan Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN maupun saat berfoto bersama Presiden Jokowi pada Selasa (13/8), terlihat tak ada seorang pun anggota perempuan yang berjilbab.
Kritik keras pun akhirnya bermunculan, salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis.
Dengan tegas Kiai Cholil mengatakan ada rasa janggal dan tak rasional pada Paskibraka 2024. Negara yang berdasarkan Pancasila melarang Paskibraka mengenakan jilbabnya.
“Bagaimana pembinaan Pancasila kok malah melenceng dari Pancasila. Kontraproduktif. Ini lembaganya yang salah atau orang-orangnya yang duduk di lembaga itu yang bermasalah,” katanya, Rabu (14/8).
“Negara yang mayoritas muslim melarang anak-anak perempuan berjilbab. Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasilais,” tambahnya
Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. “Cabut arahan larangan berjilbab bagi Paskibraka,” kata dia.
Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Kiai Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja. “Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” ujar dia.
Cholil pun mendorong anggota Paskibraka yang dipaksa lepas jilbab, untuk pulang dan tak melanjutkan kegiatan persiapan HUT RI ke-79 yang rencananya dihelat di IKN.
“Jangan sampai hanya ingin merayakan kemerdekaan bangsa ini menjadi tidak merdeka di hadapan Allah dan tak merdeka menjalankan ketentuan konstitusi Indonesia,” tutupnya.
Sementara terkait hal tersebut Menpora Dito Ariotedjo mengatakan, tim dari Kemenpora akan meminta klarifikasi ke BPIP sebagai badan pembina dari Paskibraka.
“Kami sedang meminta klarifikasi BPIP,” kata Dito yang dikonfirmasi awak media, Rabu (14/8).
Dito akan segera memberikan hasil konfirmasinya. Dia menegaskan sepenuhnya Paskibraka ada di bawah pembinaan BPIP.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
