11 Dosen FH ULM bergelar Doktor kini terancam Sanksi ‘Pencopotan’ Gelar

Teks foto : Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM, Iwan Aflanie(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Sebanyak 11 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM ) Banjarmasin yang semuanya bergelar Doktor ilmu hukum, kini terancam sanksi berat, yakni pencopotan gelar sekaligus penurunan jabatan fungsional, jika nantinya terbukti merekayasa syarat permohonan guru besar, dengan cara mengirimkan artikel ilmiah ke ‘Jurnal Predator’.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM, Iwan Aflanie, saat dikonfirmasi kalselpos.com, Rabu (10/07/2024) siang.

Bacaan Lainnya

Saat ditanyakan, benar kah, bila ke 11 dosen FH ULM terbukti merekayasa jurnal karya ilmiah terancam dicopot gelarnya ?

Dr Iwan langsung menjawab, salah satu sanksi adalah pencopotan gelar atau penurunan jabatan fungsional. “Tapi semuanya, harus dibuktikan dulu dugaan kebenaran pelanggaran tersebut,’ jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan menurunkan tim untuk memeriksa sebelas orang dosen Fakultas Hukum ULM Banjarmasin.

Diketahui, kesebelas orang dosen FH ULM tersebut diduga merekayasa syarat permohonan guru besar, dengan cara mengirim kan artikel ilmiah ke ‘Jurnal Predator’.

“Iya benar terkait hal tersebut, kami diminta langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi, memastikan ada atau tidaknya pelanggaran integritas akademik, ” ucap Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM, Iwan Aflanie.

Ia menyampaikan, tim internal atau investigasi yang dibentuk berjumlah lima orang untuk mengusut tuntas masalah pelanggaran integritas akademik. Selanjutnya dasar klarifikasi itu adalah hasil investigasi tim Kementerian Pendidikan.

“Selama prosesnya kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian dan akan segera menyelesaikan dugaan kasus sebelas dosen ini, karena ULM didesak agar secepatnya memastikan, ada atau tidaknya pelanggaran, ” ujarnya.

Iwan membantah, terkait pembentukan tim investigasi yang mencari tahu siapa pengadu atau W awalhistleblower yang membuat kasus ini menjadi ramai diperbincangkan.

“Kami akan lebih memfokuskan terkait surat perintah dari Kementerian terlebih dahulu daripada mencari tahu siapa pengadu atau Whistleblower, ” jelasnya.

Terlebih, menurutnya, kasus ini harus segera diselesaikan karena masalah ini adalah bukan dari (ULM) melainkan mereka yang telah diperiksa.

Ditanyakan terkait status sebelas dosen itu, mereka masih melakukan tugasnya sebagai guru besar.

Diketahui, pengaduan kasus ini sejak Desember 2023 dan bermula adanya laporan anonim.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait