DPRD HSU Respon Terkait Empat Raperda tahun 2024 Kabupaten HSU

Teks foto: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSU terkait penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD HSU terhadap 4 buah Raperda. (diskominfosandi)(kalselpos.com)

Amuntai, kalselpos.com – Hadirnya empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tahun 2024 telah direspon oleh DPRD HSU. Respon tersebut disampaikan saat agenda penyampaian pandangan umum fraksi -fraksi DPRD HSU, Senin (8/7/2024), di ruang Rapat Paripurna DPRD HSU.

Empat buah Raperda tersebut, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten HSU tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten HSU tahun 2024-2043, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.

Bacaan Lainnya

Juru bicara fraksi Golkar, H Norani, yang menyampaikan bahwa fraksi Golkar menyambut baik hadirnya empat Raperda tersebut.

Dikatakannya, sebelum menetapkan Raperda menjadi Peraturan daerah (Perda). “Sangat penting untuk menentukan arah kebijakan, memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta menganalisis isu-isu strategis, sehingga dalam menentukan arah kebijakan daerah dapat terukur dan tepat,” ujarnya.

Kendati menyambut baik dan mengapresiasi akan hadirnya empat Raperda itu, fraksi-fraksi DPRD HSU juga mempertanyakan terkait keefektifan dan tepat sasarannya Raperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, fraksi- faksi DPRD HSU juga memberikan masukan dan saran terkait evaluasi terhadap 4 Raperda itu jika nantinya ditetapkan menjadi Perda.

Hal itu, seperti disampaikan juru bicara fraksi PKB, Junaidi. Ia berharap Raperda tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi Perda setelah terlebih dahulu melalui tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Disamping, Raperda tentang RPJPD menjadi skala prioritas, Ia juga menekankan, agar penyusunan Raperda RTRW dapat diprioritaskan terlebih dahulu, lantaran Raperda RTRW sebagai salah satu pedoman pelaksanaan pembangunan RPJPD.

“Sebelum kita mengesahkan Raperda RPJPD, karena batas akhirnya di bulan Agustus, maka Raperda RTRW ini harus terlebih dahulu disepakati bersama sebagai kerangka acuan untuk menyusun RPJPD,” imbuhnya.

Sedangkan terkait Raperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Junaidi menekankan, akan pentingnya menekan perilaku Bullying terhadap anak dan judi online.

“Mudah-mudahan nanti dalam Raperda ini akan kita tambah bab atau pasal tentang perilaku bullying yang sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah dan judi online yang sudah meracuni anak-anak kita, ini yang perlu menjadi kita bersama,” pungkasnya.

Disamping dari fraksi Golkar, PPP dan PKB, penyampaian fraksi-fraksi DPRD HSU juga disampaikan melalui fraksi PPP, fraksi Nasdem dan PDI Perjuangan, fraksi PKS, serta yang terakhir disampaikan Fraksi Gerindra-Bulan Bintang.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait