‘Kelakuan’ Ketua KPU, Hasyim Asy’ari terungkap dalam Sidang DKPP, bersedia Bayar Denda sebesar Rp4 M

Teks foto []istimewa HASYIM ASY'ARI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).(kalselpos.com)

JAKARTA, kalselpos.com – Dalam sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 dengan teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari terungkap bahwa Hasyim pernah menjanjikan sejumlah uang kepada pengadu yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Saat membacakan pertimbangan putusan, anggota majelis DKPP, Muhammad Tio Aliansyah menyebut bahwa terungkap fakta bahwa pengadu selalu menagih kepastian janji dari teradu untuk menikahi pasca kejadian pada 3 Oktober 2023.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, pengadu menyebut bahwa teradu merayu hingga memaksa dirinya melakukan hubungan badan pada tanggal tersebut ketika berada di Den Haag, Belanda.

“Akan tetapi pengadu menerangkan bahwa teradu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat tertulis di atas materai,” kata Tio, dalam sidang putusan DKPP, Rabu (3/7/2024), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Kemudian, pada 2 Januari 2024, teradu memenuhi permintaan pembuatan surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh teradu.

Berikut lima poin pokok dalam surat pernyataan yang dibuat teradu Hasyim Asy’ari sebagaiamana dibacakan anggota majelis DKKP:

Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu
Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak Rp30 juta per bulan.

Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup.
Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapa pun terhitung sejak surat pernyataan dibuat

Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal satu kali dalam sehari selama seumur hidup.

“Bahwa terhadap lima poin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, pengadu merasa belum yakin. Sebagai bentuk proteksi pengadu menginginkan adanya konsekuensi jika kelima poin tersebut tidak ditepati oleh teradu,” ujar Tio.

Oleh karena itu, ditambahkan klausul yang berbunyi “demikianlah surat dibuat dengan sebenarnya bila tidak dapat dipenuhi saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati bersama sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu empat tahun”.

Penambahan klausul tersebut dibuat dan ditandatangani teradu pada tanggal 5 Januari 2024.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait