Pemkab Kotim Optimalkan PPID Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Kepala Diskominfo Kotim Marjuki memimpin rapat koordinasi PPID se-Kotim di kantor Diskominfo, Selasa (2/7/24). (Foto: Istimewa/Diskominfo Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik. Salah satu upayanya adalah mengoptimalkan keberadaan dan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku leading sector bidang ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) PPID Kabupaten Kotim. Rapat yang digelar di ruang Sampit Creative Hub itu dipimpin Kepala Diskominfo Kotim Marjuki.

Bacaan Lainnya

“Mewujudkan keterbukaan informasi publik ini adalah amanat undang-undang. Makanya kami mengajak seluruh SOPD untuk menjalankan ini dengan baik, khususnya dalam melayani informasi kepada publik,” kata Marjuki, Selasa (2/7/2024).

Rakor dihadiri PPID dari masing-masing SOPD. Kegiatan juga diisi dengan diskusi terkait pelayanan informasi kepada publik.

Kepala Diskominfo Kotim Marjuki yang juga didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Agus Pria Dany menjelaskan, kegiatan ini untuk menyamakan persepsi terkait keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat atau pemohon informasi bisa mendapat informasi dengan mudah, cepat, akurat dan tanpa dipungut biaya. Sekaligus, untuk mengetahui kendala yang dihadapi PPID di OPD masing-masing.

PPID memiliki peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, karena setiap dokumen atau informasi dipublikasikan oleh PPID melalui laman atau website OPD masing-masing.

“Melalui website itu masyarakat bisa mengakses dan mengambil informasi yang dibutuhkan. Masyarakat juga bisa mengetahui program atau kegiatan pemerintah yang dijalankan melalui OPD tersebut,” jelasnya.

Melalui keterbukaan informasi publik ini pihaknya ingin agar masyarakat memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Masyarakat berhak mengetahui layanan, program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah.

Diingatkan, PPID harus bisa memilah informasi yang boleh dipublikasikan atau tidak, supaya tidak melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Beberapa kriteria informasi yang dikecualikan untuk publikasi antara lain, informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum.

“Contohnya informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan, kecuali aparat penegak hukum yang meminta, maka masyarakat umum atau suatu golongan tidak bisa kami berikan informasi tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, informasi yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Informasi yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Lalu, informasi yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.

“Hal ini pula yang kami sampaikan dalam rakor, agar PPID dari masing-masing OPD memiliki kemampuan dalam memilah atau memisahkan informasi yang dipublikasikan,” imbuhnya.

Agus menambahkan, pada 2023 lalu Kotim berhasil meraih penghargaan peringkat ketiga dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk PPID Utama kabupaten/kota se-Kalteng pada kategori Informatif.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait