Pemkab Kotim Jelaskan Alasan Tidak Tercapainya Realisasi Pendapatan 2023

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor. (Foto: Istimewa/Prokopim Kotim) (kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menjelaskan alasan tidak tercapainya realisasi pendapatan, belanja dan sisa anggaran lebih (silpa). Hal ini disampaikan karena sempat menjadi sorotan DPRD setempat.

Bupati Kotim Halikinnor menjelaskan, secara umum total realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai sebesar Rp2.100.930.078.345,27 atau 91,44 persen dari pagu sebesar Rp2.297.523.591.136,00.

Bacaan Lainnya

“Capaian ini sebagai akibat dari pendapatan asli daerah yang hanya terealisasi 69,67 persen. Pajak daerah hanya mencapai 52,49 persen,” ujar Halikinnor, Selasa (2/7/2024).

Dijelaskannya, pajak sarang burung walet tidak mencapai target karena hasil panen para petani mengalami penurunan hasil panen dan harga sarang burung walet yang tidak menentu.

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak tercapai realisasinya dikarenakan potensi terbesar BPHTB ada dalam proses pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi untuk pengurusan HGU kewenangan ada di pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah.

Kondisi itu berdampak karena realisasi dari BPHTB sangat tergantung pada perusahaan dan pemerintah pusat. Dari anggaran sebesar Rp296.141.294.050,0 realisasinya hanya mencapai Rp114.547.273.548,00 atau sebesar 39 persen.

Bagi pemerintah daerah capaian ini menjadi kajian TAPD untuk lebih memperhatikan potensi riil pendapatan yang akan diterima di kas daerah, dan prinsip kehati-hatian dalam menganggarkan nilai pendapatan.

Pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 mencapai 16,07 persen dari pagu sebesar Rp11.276.788.600,00

Tahun 2023 atas deviden yang tidak dibagi dari Bank Kalteng ini digunakan untuk pemenuhan saldo modal minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Kalteng di tahun 2024, sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Belanja daerah tahun 2023 hanya tercapai 83,82 persen. Tahun 2023 ada beberapa program kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi sampai tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan karena sumber dana pembiayaan atas program dan kegiatan tersebut tidak terealisasi. Hal ini mengakibatkan tidak terserapnya penganggaran tersebut.

Beberapa pendapatan transfer dari pusat diterima oleh pemerintah daerah di akhir periode sehingga berdampak terhadap peningkatan silpa diakhir periode.

“Tentu ke depan ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menganggarkan belanja berdasarkan sumber dana yang lebih riil,” jelas Halikinnor.

Berkaitan dengan sisa anggaran lebih (silpa) sebesar Rp234.106.773.908,52 merupakan sisa dari kegiatan dan belanja yang dilaksanakan serta belanja-belanja yang belum dibayarkan sampai akhir tahun.

Nilai silpa di kas daerah sebagian besar adalah sisa kegiatan, DAU, DAK fisik, DAK non fisik, DBH-pusat dana reboisasi yang mencapai Rp166.710.122.800,60.

Nilai ini merupakan saldo kas daerah yang dibatasi penggunaannya (terikat ketentuan), serta saldo dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) sebesar Rp67.396.651.107,92.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait