Pemkab Kotim Berupaya Wujudkan Kemandirian Keuangan

Teks foto: Bupati Kotim Halikinnor. (Foto: Istimewa)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengakui daerahnya masih tergantung dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Namun dia menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan kemandirian keuangan.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kekuatan keuangan daerah. Ini dilakukan dengan berbagai cara untuk memanfaatkan potensi yang ada.

Bacaan Lainnya

“Setidaknya secara bertahap kita bisa mengurangi tingkat ketergantungan itu sehingga pada saatnya nanti Kotawaringin Timur bisa mandiri dalam hal keuangannya,” harap Halikinnor, Selasa (2/7/2024).

Dijelaskannya, dari porsi pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau kemandirian keuangan masih tergantung dengan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Ketika penerimaan pendapatan tidak terealisasi secara signifikan maka menyebabkan terganggunya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Ini secara tidak langsung mengganggu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotim.

Perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait dana-dana transfer ke daerah yang semakin dibatasi penggunaannya mendorong pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk terus meningkatkan kemandirian melalui peningkatan PAD.

“Pemerintah daerah melalui SKPD terkait berupaya untuk terus menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pungutan daerah yang baru melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Halikinnor.

Dia menambahkan, dalam hal pengelolaan keuangan, Kotim meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada 20 Mei 2024 yang disaksikan juga oleh Ketua DPRD Kotim, Rinie.

“Prestasi ini menjadi cambuk bagi kita semua baik eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah banyaknya perubahan aturan tata kelola keuangan dari pemerintah pusat serta sistem aplikasi keuangan yang digunakan,” pungkas Halikinnor.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait