Kotim Upayakan Percepatan Perizinan Bangunan TK/PAUD di Desa

Teks foto: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim Rihel bersama peserta sosialisasi percepatan PBG/SLF gedung TK/PAUD, Kamis (20/6/2024). (Foto: Istimewa/Diskominfo Kotim)(kalselpos.com)

Sampit, kalselpos.com

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) berkomitmen memberi kemudahan dalam pendirian bangunan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan pemerintah daerah membimbing pengelola PAUD untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan tersebut.

Bacaan Lainnya

 

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim Rihel mengatakan, wujud nyata komitmen itu di antaranya dengan menggelar sosialisasi percepatan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk TK/PAUD di desa

se-Kabupaten Kotim tahun 2024 di aula Sei Mentaya Kantot Bapperida setempat.

“Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh informasi mengenai alur proses bisnis persetujuan bangunan gedung (PBG)/sertifikat laik fungsi (SLF) dalam rangka izin operasional TK/PAUD di desa,” ujar Rihel, Kamis (20/6/2024).

 

PBG/SLF adalah salah satu implementasi Undang-undang Cipta Kerja di bidang teknis bangunan gedung sebagai pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilaksanakan secara online.

 

Hal ini demi percepatan proses PBG/SLF untuk kegiatan pelayanan pendidikan TK/PAUD dalam rangka penerbitan izin operasional TK/PAUD, sebagai dasar hukum untuk operasional TK/PAUD dalam rangka mendukung program satu desa satu PAUD/TK.

 

Dalam hal ini Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotim berinisiatif untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa perangkat daerah untuk memberikan informasi tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin operasional bagi TK/PAUD sehingga TK/PAUD ini dapat beroperasional dengan baik.

PBG/SLF memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangunan gedung. PBG memastikan bahwa konstruksi gedung dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan keamanan konstruksi yang telah ditetapkan, sedangkan SLF menyatakan bahwa gedung yang dibangun telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat digunakan sesuai fungsinya.

“PBG/SLF tidak hanya penting dari segi kepatuhan terhadap peraturan tetapi juga berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni dan pengguna bangunan gedung,” ujar Rihel.

Dengan memperoleh PBG/SLF pemilik gedung dapat menghindari konsekuensi hukum, meningkatkan nilai properti dan menjaga reputasi baik terkait dengan keselamatan dan keamanan bangunan, sehingga wajar saja PBG/SLF dipersyaratkan untuk mendapatkan izin operasional TK/PAUD.

“PBG/SLF inilah yang bertugas menjamin TK/PAUD aman dan layak digunakan sesuai dengan fungsinya, serta memastikan anak-anak dapat bersekolah dan belajar dengan aman dan layak, serta tidak kalah penting, adanya TK/PAUD di setiap desa juga merupakan upaya menanggulangi stunting,” timpalnya.

 

Dalam praktiknya, untuk mengurus PBG/SLF sebelum mendapatkan izin operasional diperlukan beberapa persiapan dalam hal ini melengkapi beberapa dokumen administrasi.

 

Dokumen tersebut antara lain dokumen tanah dan bangunan dalam hal TK/PAUD sebagai milik desa atau aset desa, maka perlu dipastikan bahwa bangunan dan tanah yang digunakan sebagai bangunan TK/PAUD merupakan aset desa, bukan sebagai milik orang perseorangan atau milik yayasan.

Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika TK/PAUD dianggap sebagai milik yayasan, maka seharusnya tidak berada di atas tanah aset desa atau menggunakan bangunan milik desa.

Syarat lainnya yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. KKPR ini akan memberikan informasi tata ruang yang diterbitkan oleh instnasi terkait, terlebih dahulu harus melalui kajian teknis di bidang tata ruang serta jika diperlukan ada pertimbangan teknis dari badan pertanahan nasional.

 

Selanjutnya, hasil kajian Tata Ruang dan BPN ini merupakan dasar untuk melanjutkan proses PBG/SLF selama bangunan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan penataan ruang. Syarat selanjutnya, pernyataan pengelolaan lingkungan yang harus di proses melalui aplikasi Sicantik.

Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan dalam proses PBG/SLF ini adalah penggunaan dana desa atau APBDes. Mengacu peraturan yang berlaku bahwa tidak ada retribusi yang ditagihkan atas proses PBG/SLF jika bangunan yang diproses adalah bangunan milik pemerintah.

 

“Terkecuali jika bangunan yang diajukan dalam proses PBG/SLF adalah milik swasta/yayasan/ bukan milik pemerintah, maka akan ada tagihan retribusi. Oleh karena itu diharapkan pihak desa, yayasan atau kepala sekolah agar lebih berhati-hati dan bijak dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya terkait dalam proses PBG/SLF ini,” tambah Rihel.

Untuk membantu secara teknis dalam proses PBG/SLF ini, desa dapat bekerja sama dengan pendamping desa di masing-masing wilayah kecamatannya atau dapat memanfaatkan pendamping-pendamping desa kecamatan lainnya di bawah pengelolaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

 

Salah satu cara untuk mengurangi biaya di luar retribusi adalah memanfaatkan pendamping desa sebagai penanggung jawab teknis dalam pengurusan PBG/SLF sebagai pengganti tenaga ahli profesional seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.

 

“Melalui kegiatan ini, saya meminta seluruh peserta sosialisasi terutama unsur perangkat desa/ yayasan/ kepala sekolah TK/PAUD untuk dapat menyimak dengan baik informasi yang disampaikan oleh para narasumber, dan kemudian dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Saya mengharapkan adanya satu pemahaman dalam pemberian informasi terutama kepada pihak TK/PAUD sehingga mempercepat waktu proses pelaksanaan PBG/SLF,” pungkas Rihel.

 

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait