Satu pejabat terbukti bersalah lakukan pelanggaran Etik berat

Teks foto : Balaikota Banjarmasin.(ilustrasi)(kalselpos.com)

BANJARMASIN, kalselpos.com – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) hingga saat ini belum mengeluarkan sanksi kepada pasangan atau dua orang oknum Pejabat eselon III dilingkup Pemko Banjarmasin, yang diduga melakukan perselingkuhan.

Kepala BKD Banjarmasin, Totok Agus Daryanto berdalih bahwa, untuk kedua oknum pejabat eselon III ini, masih dalam tahap proses.

Bacaan Lainnya

“Kasus belum bersidang di Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP),” ujar Totok, Rabu (19/06/24), kepada wartawan Kalselpos.com.

Ia juga menyampaikan, untuk persidangan memang perlu waktu. Sebab, perlu mengumpulkan seluruh pejabat.

“Kami upayakan bisa berlangsung secepatnya. Meskipun kita tahu, pemeriksaannya perlu waktu panjang. Perlu ada pemanggilan dan lainnya,” ungkapnya.

Disisi lain, Totok juga membeberkan untuk kasus serupa, untuk proses persidangan di MPPHDP hasilnya sudah keluar, terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

Salah satunya yang menimpa SR, seorang pejabat eselon III di Dinas Kepemudaan Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin.

“Pejabat eselon III, itupun dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik,” katanya.

“Sanksi yang dijatuhkan berupa pembebasan jabatan selama satu tahun. Kemudian, ia juga akan menjalani masa rehabilitasi selama satu tahun,” sambungnya.

Namun, semula yang bersangkutan menjadi sebagai kabid, maka diturunkan menjadi seorang staf.

Sementara itu , Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengaku, sudah mengetahui salah satu ASN yang menjabat di Disbudporapar terbukti bersalah atas kasus perselingkuhan.

“Iya, diberhentikan dari jabatannya. Tetap jadi ASN tapi turun pangkat,” pungkasnya.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait