Terkait surat P2TL ditembuskan ke Polisi dan Jaksa, YLK tak sependapat Dalih PLN pendampingan Penegak Hukum

Teks Foto : Ketua YLK Kalsel, Dr Akhmad Murjani

Banjarmasin, kalselpos.com –
Ketua YLK Kalsel, Dr Akhmad Murjani mengaku tidak sependapat dalih PT PLN Persero jika melaksanakan penertiban jasa listrik dari rumah ke rumah pelanggan atau konsumen harus melibatkan aparat penegak hukum, dengan dalih pendampingan.

Hal ini mengaca dari PT AM yang sama – sama menyediakan jasa layanan, namun jika terjadi masalah antara penyedia jasa dengan konsumen langsung, tidak ada kendala berarti, yang dinilai sangat krusial. “Ya artinya selama ini lancar saja kedua belah pihak saling mengerti dan memahami antara tugas dan kewajiban di lapangan,” ucapnya.

Bacaan Lainnya

“Solusi efektif, ya tanpa melibatkan penegak hukum. Kasian masyarakat, dibuat takut, ” Kata Murjani kepada kalselpos. com Selasa (28/11)

Murjani mengingarkan, seharusnya pihak manajemen PLN lebih peduli lagi terhadap hak dan kewajiban ini. Carilah solusi yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan kasus surat P2TL yang di tembuskan.

Masyarakat berhak meminta mediasi kepada lembaga Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) jika ada hal dinilai jauh dari kesan keadilan

“Sudahkah pihak PLN memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah yang tidak boleh dilakukan. Kami khawatir pelanggan kurang paham hal ini, ” tambah Murjani,

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait