Diduga Serobot Lahan Warga, Pemkab Batola Janji Selesaikan Persoalan ini.!

Pertemuan warga Desa Simpang Arja dan LSM KAKI dengan Pemkab Batola melalui Sekda Zulkfli Yadi Noor, perwakilan Kejari Batola, DPRD dan BPN setelah unjuk rasa di depan Kantor Pemkab.(mul)/ kalselpos.com

Marabahan, kalselpos.com– Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) berjanji akan menindak lanjuti untuk menuntaskan dan menyelesaikan persoalan yang disampaikan puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) bersama warga Desa Simpang Arja, Kecamatan Rantau Badauh terkait dugaan jual beli lahan perkebunan di wilayah Desa Simpang Arja oleh mantan Kades Sinar Baru.

Diketahui dua desa tersebut posisinya berbatasan. Sementara posisi lahan tersebut berada di wilayah
Desa Simpang.

Bacaan Lainnya

Puluhan warga desa bersama LSM melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Batola itu dipimpin Ketua LSM KAKI H. Husaini pada Selasa (20/12/2022) menyampaikan, bahwa oknum mantan Kades Sinar Baru diduga telah melakukan jual beli lahan warga di Desa Simpang Arja kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Periksa mantan Kades Sinar Baru dan mantan Camatnya, karena mereka ini diduga serobot dan menjual tanah atau lahan masyarakat Desa Simpang Arja kepada perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yaitu PT. PBB,” ungkap Husaini selaku Koordinator unjuk rasa.

Sedangkan bukti surat lahan sebelumnya, lanjutnya ditetapkan Pemkab Batola merupakan wilayah Desa Simpang Arja.

Semetara Kades Simpang Arja, Ambia minta kejelasan, bahwa lahan yang kurang lebih 500 hektar di wilayah desanya apakah masuk Hak Guna Usaha (HGU) PT. PBB atau di luar HGU.

“Kami minta kejelasan, bahwa lahan 500 hektar yang diduga dijual mantan Kades Sinar Baru kepada perusahaan. Jika itu masuk area HGU PT. PBB mengapa pihak perusahaan tidak pernah ada konfirmasi ke desa kami,” ungkap Ambia.

Terpisah, Herman selaku Humas PT. PBB saat dikonfirmasi melalui selulernya menyampaikan, bahwa pihak perusahaan tidak secuil pun serobot tanah masyarakat.

“Masuk wilayah manapun area tapal batas perusahaan tidak jadi masalah. Kami bayar sesuai kesepakatan dengan masyarakat,” pungkas Herman.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait