Banjarmasin, kalselpos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menanggapi aksi mahasiswa dengan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tetap dijaga sesuai ketentuan.
“Peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP,” ujarnya usai menemui massa aksi di Gedung DPRD Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi terus menjalankan tanggung jawab terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB secara bertahap. Saat ini, terdapat 215 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani, mengungkapkan gaji guru kini telah meningkat menjadi Rp3,4 juta. Namun, ia mengakui masih terdapat sekitar 60 hingga 70 ribu anak yang tidak bersekolah di wilayah tersebut.
Menurutnya, pemerintah tengah fokus melakukan verifikasi data serta mengembalikan anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pemetaan kebutuhan guru juga sedang dilakukan, terutama untuk menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan pemerataan pendidikan, sementara mahasiswa menuntut realisasi kebijakan yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
