Halikinnor: Manfaat Keberadaan Perkebunan Sawit Harus Dirasakan Masyarakat di Daerah

Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman saat kunjungan lapangan, belum lama ini. (Foto: Istimewa)Ruslan AG(kalselpos.com)

Sampit,kalselpos.com -Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor baru-baru ini mengatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan nasional, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

Menurutnya, saat ini masih ada warga di desa-desa sekitar kebun perusahaan yang membutuhkan bantuan. Hal ini menjadi gambaran bahwa peran perusahaan sawit harus ditingkatkan dalam membantu masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Perkebunan kelapa sawit diharapkan tidak hanya menjadi andalan pemasukan negara, tetapi juga menjadi andalan masyarakat di sekitar perusahaan, termasuk bagi daerah karena menjadi salah satu pendapatan daerah untuk membangun daerah lebih maju lagi,” ujar Halikinnor di Sampit, Kamis (25/8/2022).

Harapan ini juga disampaikan Halikinnor saat menghadiri Borneo Forum ke-5 di Palangka Raya pada 23-25 Agustus 2022. Masalah seputar perkebunan kelapa sawit menjadi pembahasan hangat dalam kegiatan tahunan ini.

Isu yang dibahas di antaranya terkait tuntutan masyarakat terhadap kebun plasma sebesar 20 persen dari luas area perkebunan. Halikinnor menilai, sampai saat ini kewajiban itu belum terealisasi dengan maksimal.

Di Kotim sendiri, realisasi kebun plasma ini baru sekitar 30 persen. Ada beberapa grup perusahaan yang maksimal dalam pelaksanaan kebun plasma, tetapi ada juga perusahaan besar yang belum ada kebun plasmanya sama sekali.

Aturan tentang kewajiban menyediakan kebun plasma tertuang dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Poin pentingnya adalah kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma minimal 20 persen dari total konsesi.

“Banyak perusahaan tidak mempunyai lahan lagi, sementara di sisi lain kita ada tapi statusnya masih kawasan hutan produksi. Ini perlu kebijakan pemerintah pusat apakah kawasan hutan produksi itu bisa digunakan untuk perkebunan khususnya plasma minimal 20 persen yang peruntukannya untuk masyarakat di sekitar perkebunan,” ujar Halikinnor.

Masalah lainnya yang dibahas yaitu terkait regulasi tentang dana bagi hasil (DBH) perkebunan juga diharapkan bisa segera terealisasi. Ini nantinya bisa membawa peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah.

“Dengan harmonisasi keuangan pusat dan daerah yang insya Allah tahun depan direalisasikan sehingga kabupaten penghasil sawit bisa menerima dana bagi hasil dari sawit itu sehingga menerima manfaat secara langsung,” pungkas Halikinnor.

 

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait